Provos Polda NTT Gagal Jemput Paksa Ipda Rudy Soik

Menurut Ferdi, sangat ironis dan tidak masuk akal jika hanya karena alasan tidak masuk kantor selama dua hari, lalu Ipda Rudy Soik harus dijemput paksa dengan mendatangkan banyak anggota Polda NTT ke rumahnya.

Menurutnya, upaya jemput paksa Ipda Rudy Soik juga rancu dan aneh, karena di satu sisi Polda NTT sebagaimana putusan sidang etik, telah memberhentikan Ipda Rudy Soik dengan tidak hormat (PDTH). Juga hingga hari ini belum ada putusan banding atas keberatan Ipda Rudy Soik terhadap keberatannya.

“Mereka beralasan mau jemput pak Rudy untuk menjalankan hukuman. Nah, menjalankan hukuman harus ada putusan yang jelas. Ini yang pertama tidak ada putusan. Putusan sampai hari ini klien kami tidak pernah pegang, tidak pernah diinformasikan. Yang kedua, tidak ada surat kepada klien kami terkait keberatan klien kami,” tegasnya.

Menurutnya, Polda NTT harusnya menempuh proses yang benar dan profesional dalam memanggil atau menjemput paksa Rudy Soik dengan mengantongi surat perintah dari Kapolda NTT, sehingga tidak menimbulkan keributan di masyarakat.

Ia menambahkan, upaya jemput paksa Ipda Rudy Soik oleh puluhan anggota Polda NTT merupakan tindakan kriminalisasi, dan upaya pembungkaman terhadap Ipda Rudy Soik yang berupaya mengungkap kasus mafia BBM Subsidi.

“Saya minta kasus ini menjadi atensi Kapolri. Ini akumulasi dari ketidakpuasan seorang Kapolda NTT terhadap pemberitaan-pemberitaan yang sudah ada, mulai dari pemasangan police line, dan dugaan mafia BBM,” tandasnya.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Ariasandy mengatakan anggota Polda NTT yang ditugaskan ke kediaman Ipda Rudy Soik sudah membawa serta surat perintah.

"Sudah ditunjukan kepada Ipda Rudy Soik, namun Ipda Rudy Soik menolak," ungkapnya.

Ia menjelaskan, upaya jemput paksa Ipda Rudy Soik itu terkait hukuman disiplin yakni putusan Patsus 14 hari yang belum dijalani Ipda Rudy Soik, karena yang bersangkutan mengajukan keberatan atas putusan tersebut.

Namun, setelah putusan pengajuan keberatan itu keluar yang isinya menolak keberatan dari Ipda Rudy Soik, maka berdasarkan surat perintah, anggota provos Polda NTT menjemput Rudy Soik di kediamannya untuk menjalani putusan tersebut.

“Anggota provos yang bertugas sudah melaksanakan tugas sesuai SOP dan membawa administrasi lengkap dan sudah dilihatkan kepada yang bersangkutan," ujarnya.