Polisi Hingga KPU Bahas Teknis Jelang Pencoblosan Cegah PSU Pilkada Rohul

Polres Rokan Hulu ngadakan ngobrol pemilihan kepala daerah menghindari adanya PSU. (Liputan6.com/M Syukur)

Liputan6.com, Jakarta Polres bersama Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hulu (Rohul) gelar "Ngobrol Pemilihan Kepala Daerah" di Kecamatan Tambusai Utara. Ragam teknis pelaksanaan Pilkada 2024 dibahas agar tidak terjadi kekisruhan pada hari pencoblosan dan mengantisipasi adanya pemungutan suara ulang (PSU).

Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono diwakili Kabag Operasional Kompol Amru menjelaskan, daftar pemilih Pilkada serentak harus terdata dengan baik, tidak terjadi simpang siur data pemilih hingga pengantaran surat undangan memilih.

"Semuanya harus terlaksana baik agar Pilkada 2024 dapat berjalan tertib dan aman tanpa adanya terjadi PSU kembali," kata Amru, Rabu petang, 23 Oktober 2024.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Suharman menyinggung soal pemilihan di kawasan perusahaan di kecamatan tersebut. Dia meminta data pemilih di perusahaan tersusun dengan baik.

"Bedakan mana data karyawan dan data mantan karyawan supaya Pilkada Rohul dapat berjalan lancar," katanya.

Terkait surat undangan, Kasat Intelkam AKP Bunyamin SH menekankan agar pendistribusian surat undangan jangan dititipkan atau melibatkan tim pasangan calon. Pendistribusian harus dilakukan penyelenggara tanpa menitip ke orang lain.

"Libatkan stakeholder yang ada agar bisa dijelaskan saat pleno di kecamatan, jangan sampai ada gugatan dari Paslon dengan alasan surat suara tidak sampai ke masyarakat di perusahaan, misalnya di PT Torganda," jelas Bunyamin.

Selain itu, Bunyamin juga meminta masyarakat pemilih dan panitia penyelenggara rajin sosialisasi ke setiap desa. Tujuannya masyarakat tahu kapan pencoblosan sehingga tidak menjadi golput.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Koordinasi Intensif

Kapolsek Tambusai Utara Iptu Suheri Sitorus berharap penyelenggara Pilkada di kecamatan hingga desa selalu berkoordinasi dengan kepolisian. Jika ada persoalan pendataan dan distribusi diharap minta bantuan polisi.

"Apabila ada kendala di lapangan dibahas bersama-sama, kepolisian akan memberikan saran serta masukan agar tidak terjadi PSU," ujar Suheri.

Penyelenggara juga diminta bersurat ke perusahaan agar tidak melakukan mobilisasi massa ketika pencoblosan. Perusahaan diharap membantu petugas mendata karyawan masih aktif ataupun yang sudah diberhentikan.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah komisioner KPU, perangkat desa, perangkat kecamatan, panitia pemilihan kecamatan, hingga panitia pemungutan suara.