Ide Satu Jam Ngaji dan Belajar Warga Garut dari Paslon Santri di Pilkada Garut 2024

Calon Wakil Bupati Luthfianisa Putri Karlina, dalam Bincang santai ‘Perempuan Memilih pada Pilkada Garut 2024’, Jumat (26/10/2024) malam. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Garut - Pasangan Calon (Paslon) Abdusy Syakur Amin-Luthfianisa Putri Karlina (Santri) Pilkada Garut 2024, mencanangkan program satu jam ngaji dan belajar bagi Anak dan Orang Tua di Garut, Jawa Barat.

“Waktu satu jam itu dapat dimanfaatkan orang tua untuk lebih mendekatkan diri dengan anaknya, juga orang tua bisa mengontrol kegiatan media sosial yang biasa dilakukan anak,” ujar Calon Wakil Bupati Luthfianisa Putri Karlina, dalam Bincang santai ‘Perempuan Memilih pada Pilkada Garut 2024’, Jumat (26/10/2024) malam.

Menurutnya, kehadiran orang tua dalam diri anak harus ditanamkan sejak dini, sehingga anak merasa mendapat perhatian dari keluarganya terutama orang tua.

“Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Garut itu berawal dari kurang hadirnya keluarga sejak dini, sehingga menyebabkan pergaulan yang tidak benar,” ujar dia.

Tawaran, adanya program satu jam ngaji dan belajar itu merupakan upaya untuk mencegah terjadinya degradasi moral, termasuk menjadi sarana hadirinya ‘quality time’ atau waktu berkualitas keluarga. “Jam belajar bisa diterapkan pada pukul 19.00- 20.00 WIB,” kata dia.

Selain perhatian orang tua, saat ini kasus kekerasan perempuan dan anak di Garut, salah satunya ditopang karena faktor kemiskinan akibat lemahnya perekonomian keluarga. “Di lapangan kemiskinan itu di depan mata," ujar dia.

Untuk itu, Putri mengaku salah satu pendorong dirinya ikut konstalasi Pilkada Garut 2024, merupakan bentuk jawaban kegusaran dalam membela kepentingan perempuan di Garut.

“Bila saya jadi wakil bupati, saya sudah siap untuk menuju moderenisasi kesetaraan gender,” ujar dia.

Aktivis perempuan Garut Alis Suminar menambahkan, saat ini kesenjangan dan perlindungan terhadap perempuan di Garut masih minim, sehingga dibutuhkan perhatian dari semua pihak terutama Pemerintah.

“Amanat keterwakilan perempuan 30 persen di pemerintahan itu masih belum ada. Apalagi di Kabupaten Garut. Kesenjangan sosialnya masih kental,” ujar dia.