3 Paslon Pilgub Sumsel, Siapa yang Paling Siap Bersinergi dengan Kabinet Merah Putih?

Liputan6.com, Palembang - Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) diramaikan dengan tiga pasangan calon (paslon). Yakni Herman Deru-Cik Ujang (HDCU), Eddy Santana Putra-Rizky Aprilia (ERA) dan Mawardi Yahya-Anita Noeringhati (Matahati).

Pada Senin (28/10/2024) malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel menggelar debat para paslon Pilgub Sumsel, yang akan memamerkan visi misi masing-masing.

Dari kacamata pengamat politik Sumsel Bagindo Togar, dari tiga paslon Pilgub Sumsel tersebut, harus ada yang lebih menonjol terutama bisa membina komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat. Yang paling penting adalah, kemudahan meraih berbagai program dan bantuan yang dibutuhkan.

Dia berkata, kebutuhan Sumsel untuk keluar dari jerat kemiskinan sangat tergantung pada kerjasama dengan pemerintah pusat. Yang dibutuhkan tak hanya dukungan finansial saja, tapi berbagai program strategis yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, keterbatasan akses terhadap program-program pemerintah sering menjadi hambatan bagi provinsi ini untuk berkembang. Masalah seperti komunikasi yang kurang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta perbedaan urusan politik menjadi faktor penghambat.

Bagindo Togar menilai, paslon Matahati mempunyai kesamaan visi dan strategi dengan Kabinet Merah Putih saat ini. Terutama mencakup pembangunan berbasis rakyat, yang menekankan pentingnya program-program khusus.

“Matahati menurut saya mempunyai program yang fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan publik,” ucapnya, Senin (28/10/2024).

Alasannya lebih percaya dengan potensi paslon Matahati di Pilgub Sumsel 2024, karena paslon nomor urut 3 itu didukung mayoritas partai yang berkolaborasi dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta memiliki kursi di Kabinet Merah Putih.

Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, lanjut Baginda, diperlukan agar Sumsel mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat, terutama anggaran dan program. Inovasi dan pemberdayaan ekonomi juga, harus mencakup pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang mendukung UMKM dan peningkatan lapangan kerja.

Lalu, pembangunan infrastruktur yang fokus pada peningkatan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi juga sangat penting. Keadilan sosial harus menjadi komitmen untuk memastikan semua lapisan masyarakat, mendapatkan perhatian yang sama dalam hal pembangunan dan layanan publik.

Namun berbeda dengan paslon Pilgub Sumsel lainnya, yakni Herman Deru dari Partai Nasdem dan Eddy Santana Putra dari PDI Perjuangan. Menurutnya, kedua calon gubernur (cagub) tersebut tak mempunyai perwakilan menteri dalam kabinet Merah Putih.

“Ini bisa berpotensi menghambat akses mereka terhadap berbagai program dan bantuan yang diperlukan untuk pembangunan daerah,” ungkapnya.