Gandeng 4 Kampus, KPID Jabar Beberkan Hasil Riset 'Mewujudkan Penyiaran Berkeadilan'

Liputan6.com, Bandung - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, menggelar Ekspose Hasil Riset Tahun 2024 Politik Penyiaran di Jawa Barat dengan tema 'Mewujudkan Penyiaran Berkeadilan'.

Dalam riset kali ini, KPID Jabar menggandeng empat universitas untuk membedah berbagai persoalan penting yang ada di Jawa Barat. Ke empat Universitas tersebut yakni, Universitas Padjajaran, Universitas Pasundan, Universitas Muhammadiyah Bandung dan Universitas Pakuan.

Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet disela sela kegiatan ekspose menjelaskan, dari hasil penelitian bertajuk Analisis Minat Penggunaan Platform Media di Jawa Barat yang dilakukan Unpas, dengan melibatkan 6 kluster masyarakat yakni, Megapolitan, Priangan Barat, Priangan Timur, Bandung Raya, Cirebonan, dan Karawangan yang terdiri dari 3 generasi meliputi generasi X, Y dan Z, di dapati bahwa generasi X dan Y masih menjadikan TV dan Radio sebagai sarana hiburan dan sumber informasi terpercaya untuk kehidupan sehari-hari.

"Karena riset ini di tiga generasi, generasi X, Y, Z, masih tingginya minat generasi X dan generasi Y dalam mengonsumsi televisi maupun radio. Kalau diakumulasikan kurang lebih 3 sampai 4 jam gitu ya durasi menonton dan mendengarkan di dua generasi ini," ungkap Adiyana, Selasa (5/11/2024).

"Kalau generasi Z memang sudah bergeser ke media yang berbasis internet ya media sosial, spotify misalkan ya dan OTT," imbuhnya.

Tidak hanya itu, dikatakan Adiyana, dalam riset tersebut juga didapati, tingginya ke khawatiran masyarakat dalam melihat perkembangan konten di media berbasis internet.

"Dan tiga generasi ini semuanya mayoritas mengatakan Sangat khawatir. Khawatir dalam konten apa? Yang pertama kekerasan, yang kedua hoaks, yang ketiga pornografi, yang keempat bullying. Lalu ada pertanyaan yang mengatakan bahwa untuk mengatasi atau solusinya seperti apa? Apakah negara harus mengawasi media-media yang berbahaya internet? Dan mayoritas responden itu mengatakan iya," jelasnya.

Adiyana pun menegaskan negara harus hadir untuk menjaga masyarakat, dari penyebaran informasi yang kian bebas saat ini.

"Bahwa negara harus adaptif dengan perkembangan teknologi. Seperti negara-negara yang lain kalau kita komparasi misalkan Australia, Jerman dan seterusnya bahwa instrumen negara itu sudah dibuat untuk melindungi warga negaranya secara kognitif, konten-konten yang kemudian di media berbasis internet itu diawasi oleh negara, sehingga negara Berkewajiban untuk melindungi," kata Adiyana.

"Dan kita harus ingat bahwa prembul pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea 4 nomor 1 mengatakan bahwa tujuan negara ini ada untuk melindungi segenap tumpah daerah Indonesia. Jadi skema yang kemudian ada dalam konteks dunia internasional, regional maupun nasional Ini sudah bergeser, yang kemudian harus dilindungi itu tidak hanya fisik, tidak hanya batas teritori, tapi termasuk kognisi masyarakat terutama kelompok rentan seperti, Perempuan dan anak-anak," katanya lagi.