Musa Rajekshah: Desa Memiliki Potensi Besar, Tapi Pemerintah Pusat Tak Serahkan Sepenuhnya ke Daerah

Liputan6.com, Medan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia didorong untuk melakukan mapping terhadap potensi-potensi yang dimiliki desa, agar program yang ditentukan tepat.

Hal tersebut dikatakan Anggota DPR RI, Musa Rajekshah, saat rapat kerja (Raker) Komisi V bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Yandri Susanto di Gedung Parlemen, Kamis, 7 November 2024.

"Jadi, semuanya ini yang terpenting bagaimana mapping kita, mapping negara kita, wilayah mana, daerah mana, dengan komiditi apa yang menjadi unggulan bagi tanaman di situ atau produk-produk desa tersebut," kata Musa Rajekshah dalam penyampaian pandangannya.

Disebutkan Musa Rajekshah, ekonomi nasional tidak semata-mata hanya mengharapkan datangnya investor dan investasi untuk hanya bidang industri, tapi juga berangkat ekonomi ini dari desa.

Hal ini agar menjadikan Indonesia swasembada pangan tercapai, dengan wilayah dan komoditi tanaman dengan spesifik masing-masing tiap daerah.

"Mapping ini adalah rencana pembangunan nasional, ada rencana pembangunan daerah tingkat kabupaten atau kota. Terkadang pembangunan jangka panjang menengah nasional dengan daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, tidak liniear," bebernya.

2 dari 4 halaman

Rencana Tata Ruang Wilayah

DPR RI — Rapat kerja (Raker) Komisi V bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI

Pria yang akrab disapa Ijeck tersebut mencontohkan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Wilayah pertanian subur berubah menjadi kawasan pemukiman, bahkan kawasan industri dengan pengembangan kota.

"Inilah kita minta harus dari pemerintah pusat untuk menentukan bagaimana peraturan-peraturan tentang RTRW daerah tidak semuanya kita serahkan nantinya kepada daerah. Supaya penopang sandang pangan kita seperti desa-desa subur tadi tidak berubah fungsi," paparnya.

Ijeck juga menilai, pendampingan dari pusat yang dilakukan Kementerian Desa tidak bisa berjalan sendiri sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia.

"Hal itu seperti pendampingan pada desa di daerah wisata super prioritas, seperti hanya di Danau Toba. Sementara daerah lain, desa wisatanya hanya pada saat datang pemerintah pusat atau pun daerah setempat itu dilepas," sebutnya.

3 dari 4 halaman

Lakukan Mapping Desa

Hal lain yang menjadi sorotan Ijeck, yang juga Ketua DPD Golkar Sumut itu harus dilakukannya mapping desa. Ini perlu untuk sistem yang terintegrasi terhadap kategori desa.

"Seperti desa dengan keunggulannya wisata, desa pertanian, dan desa peternakan, yang harus dilakukan mapping secara teliti," ucapnya.

Ijeck juga menyoroti kehidupan petani yang sangat memprihatinkan dan masih sangat sedikit peningkatan yang lebih baik. Apalagi banyaknya petani yang terlilit utang dan parahnya hal tersebut terkait dengan rentenir.

"Sampai hari ini, faktanya tidak banyak petani kita yang menjadi sukses dan tidak kaya. Tangan mereka yang kotor, badan petani kita yang berkeringat tapi yang kaya itu tengkulak (penampungnya)," ungkapnya.

"Dan petani kita di desa itu dari sektor permodalan sudah banyak yang terlilit hutang kepada rentenir. Ini juga harus menjadi perhatian," tegasnya.

4 dari 4 halaman

Target Realisasi Program

Ijeck berharap Kepulauan Nias salah satu menjadi target realisasi program Kementerian Desa terkait ketahanan pangan yang bersumber dari desa.

Ijeck juga mendorong anak muda untuk tidak malu tinggal di desa, yang memiliki potensi besar dan juga sebagai penopang kota-kota.

"Kami di Sumut, empat kabupaten di Nias, yaitu Nias Induk, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat. Mudah-mudahan ini mejadi target tujuan ke depan kepada Kementerian Desa. Kami sangat berharap pada pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran untuk benar-benar fokus dengan ketahanan pangan yang bersumber dari desa," dia menandaskan.