Kasus HIV/AIDS di Gorontalo Naik, Anggaran Pencegahan Justru Turun

Ilustrasi HIV/AIDS. (Image by jcomp on Freepik)

Liputan6.com, Gorontalo - Peningkatan kasus HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo bersama Dinas Kesehatan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Hamzah Muslimin, menyampaikan keprihatinannya atas ketidaksesuaian antara melonjaknya kasus dan berkurangnya anggaran pencegahan HIV/AIDS. Hamzah Muslimin mengungkapkan, meski kasus HIV/AIDS mengalami lonjakan signifikan dari tahun ke tahun, anggaran untuk penanganan justru menurun drastis.

"Data tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan kasus. Namun, ironisnya, anggaran pencegahan malah berkurang. Padahal, perda terkait sudah ada. Ini menunjukkan ketidakselarasan antara kebutuhan dan realisasi anggaran," ujar Hamzah usai rapat kerja, Senin (11/11/2024).

Hamzah menyoroti bahwa penurunan anggaran bisa berdampak serius terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo. Menurutnya, lonjakan kasus dari 2023 ke 2024 menuntut anggaran yang lebih besar untuk mendukung langkah-langkah preventif dan penanganan. "Lonjakan kasus ini sangat tinggi, terutama di Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo. Justru di saat seperti ini, anggaran pencegahan yang dikurangi akan memperburuk situasi," kata Hamzah.

Hamzah juga menekankan, fokus pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai penularan HIV/AIDS yang mayoritas terjadi melalui praktik hubungan seks sesama jenis serta perilaku penyimpangan seksual (LGBT). Ia menyarankan agar ada komunikasi intensif antara pemerintah, dinas kesehatan, dan masyarakat dalam memberi pemahaman yang lebih baik terkait LGBT sebagai salah satu upaya pencegahan. "Dinas Kesehatan dan pemerintah harus lebih aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar pencegahan lebih efektif," lanjut Hamzah.

DPRD Gorontalo, melalui Komisi IV, mendukung penuh peningkatan anggaran untuk penanganan HIV/AIDS agar upaya pencegahan dan pengobatan lebih maksimal. Hamzah menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk menekan angka penularan di masa depan. "Dengan anggaran yang lebih besar dan sinergi antar instansi, diharapkan angka kasus HIV/AIDS di Gorontalo bisa ditekan. Kita tidak ingin kasus ini terus meningkat," ujar Hamzah.

Simak juga video pilihan berikut:

Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membagikan alat kontrasepsi atau kondom kepada wanita penjaja seksual. Hal itu dilakukan demi memutus rantai penularan HIV/AIDS.

2 dari 2 halaman

Jumlah Kasus Terus Bertambah

Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Afriyani Katili, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya skrining dan pelacakan secara aktif untuk mendeteksi kasus HIV/AIDS sejak dini. Hingga September 2024, Dinas Kesehatan mencatat Kota Gorontalo sebagai wilayah dengan peserta skrining HIV terbanyak, yakni 49.841 orang. “Jumlah kasus yang tinggi juga karena kita aktif melakukan pencarian dan pelacakan. Harapannya, kami bisa mendeteksi lebih dini untuk mengurangi penyebaran," ungkap Afriyani.

Selain skrining, Dinas Kesehatan melaporkan 281 orang menerima pengobatan HIV, dengan jumlah terbesar di Kota Gorontalo. Afriyani berharap pemerintah dapat meningkatkan anggaran pencegahan HIV/AIDS pada tahun 2025. "Kami harap anggaran untuk pencegahan ditingkatkan agar kami bisa menjalankan program lebih efektif. Saat ini, keterbatasan anggaran sangat membatasi upaya kami," jelasnya.