Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan Disebut Berpotensi Langgar UU Minerba

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, menyoroti potensi pelanggaran UU nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba jika pemerintah memberikan izin pertambangan kepada badan usaha milik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Gunhar menilai bahwa ormas keagamaan tidak memiliki kompetensi di sektor tambang, sehingga penerapan Perpres ini dalam konteks izin tambang berisiko melanggar UU Minerba.

"Ormas keagamaan umumnya berorientasi pada kegiatan sosial, bukan tambang. Jika pemerintah tetap menggunakan Perpres ini untuk pemberian izin tambang, kami akan mempertimbangkan langkah revisi UU Minerba bersama DPR untuk menghindari benturan aturan," katanya, Jumat (15/11/2024).

Menurutnya, ada beberapa ketentuan dalam UU Minerba yang berpotensi dilanggar jika Perpres 70/2023 dan Perpres 76/2024 yang digunakan sebagai dasar pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan, antara lain pasal 39 UU Minerba, yang hanya memperbolehkan IUP untuk badan usaha, koperasi, atau perorangan.

"Pemberian IUP kepada ormas yang tidak termasuk kategori ini bisa dianggap melanggar UU," katanya.

Begitu juga Pasal 75 Ayat 3 dan 4, tambahnya, seharusnya memberikan prioritas IUPK kepada BUMN atau BUMD, sedangkan swasta hanya mendapatkan izin melalui lelang.

"Jika badan usaha ormas keagamaan mendapat izin langsung atau tanpa lelang, maka hal ini melanggar ketentuan UU Minerba," tegasnya.

Selain itu, menurutnya dalam pasal 96 UU Minerba, telah diatur pengelolaan lingkungan dan keselamatan tambang, yang ketat diatur dalam UU Minerba. Kompetensi ormas dalam bidang ini menurutnya diragukan, sehingga berpotensi tidak memenuhi standar pengelolaan.

"Apalagi penggunaan Perpres untuk memberikan izin kepada ormas keagamaan berisiko menciptakan persepsi publik negatif terhadap transparansi proses perizinan," katanya.

2 dari 2 halaman

Perlu Ada Revisi UU Minerba

Terkait potensi pelanggaran terhadap UU Minerba itu, menurut politisi PDI Perjuangan itu, perlu adanya revisi UU Minerba untuk menyesuaikan perkembangan sektor investasi, terutama izin bagi badan usaha milik ormas keagamaan.

"Jika dibutuhkan, DPR siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mempertimbangkan revisi UU Minerba, guna menciptakan regulasi yang akomodatif namun tetap konsisten dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam," ungkap Gunhar.

Menurut Gunhar, pemerintah dan DPR perlu melakukan evaluasi komprehensif untuk memastikan kebijakan di sektor tambang tidak mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

"Revisi UU Minerba hanya akan dilakukan bila memang dianggap penting, demi menjaga asas transparansi, keberlanjutan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam kita," pungkasnya.