Muhammadiyah Minta Pemerintah Fokus Program Makan Siang Gratis dan Bergizi Serta Pemberdayaan Keluarga

Liputan6.com, Yogyakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta pemerintah memfokuskan program makan siang gratis dan bergizi sejalan dengan program pemberdayaan keluarga. Muhammadiyah sendiri telah melakukan program makan siang gratis dan bergizi secara mandiri.

“Kami sudah mempraktikkan program makan siang gratis dan bergizi lewat majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta majelis Penolong Kesengsaraan Umum (PKU) di beberapa lokasi,” katanya di Kantor PP Muhammadiyah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (18/11/2024).

Haedar menyebut pada awal pelaksanaan program pihaknya tidak ingin mengganggu program pemerintah. Namun ketika harus ditarik ke agenda membangun kesehatan Indonesia, khususnya penanganan stunting, maka kebersamaan antara Muhammadiyah dan pemerintah harus diwujudkan.

Terutama dalam menyongsong ‘Indonesia Emas 2045’, Haedar menyatakan jangan membayangkan pembangunan kesehatan anak-anak layaknya seperti di kota besar. Mayoritas anak-anak Indonesia masih lemah gizinya dan tersebar di banyak tempat. “Stunting masih masih masalah kesehatan besar yang harus ditangani bersama. Makan siang gratis dan bergizi, kedepan berjalan dengan pemberdayaan keluarga melalui sekolah,” ucapnya.

Program pemberdayaan keluarga ini menurut Haedar sebenarnya sudah didiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemberdayaan ini akan mendorong UMKM naik kelas dengan menghadirkan kebijakan solutif dan informasi.“Biar mereka ikut naik kelas dan ikut makmur,” kata Haedar.

Melalui kedua program ini, Haedar meyakini pengembangan kewiraswastaan sejak dini akan bisa berkembang. Penanaman sikap positif seperti berhemat, tidak boleh mengharapkan sesuatu dengan instan, mandiri, dan bekerja keras akan menghadirkan mental kuat menuju kemakmuran. “UMKM ditingkatkan dengan ekonomi, keluarga ditingkatkan dengan program pemberdayaan. Kedua hal ini kita yakini mewujudkan kesejahteraan yang dicita-citakan Presiden Prabowo, setiap orang memperoleh pendapatan minimal Rp15 juta per bulan,” tutupnya.