Edy Rahmayadi: Jika Jadi Provinsi, Tapanuli Memiliki Potensi Besar di Sektor Pertanian dan Perkebunan

Liputan6.com, Humbahas - Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari 33 kabupaten/kota. Karena itu diperlukan pemekaran wilayah untuk percepatan dan pemerataan pembangunan.

Calon Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi, yang berpasangan dengan calon Wakil Gubernur Hasan Basri Sagala di Pilgub Sumut 2024, memandang perlu pemekaran Provinsi Sumut, di antaranya kawasan Tapanuli menjadi provinsi baru di Indonesia.

Edy Rahmayadi mendukung terwujudnya Provinsi Tapanuli, cita-cita yang terpendam karena moratorium pemekaran wilayah yang masih berlaku dari zaman Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hingga pemerintahan saat ini.

Dukungan Provinsi Tapanuli mekar dari Sumut ditegaskan Edy Rahmayadi saat hadir pada kampanye akbar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) nomor urut 3, Oloan Paniaran Nababan-Junita Rebeka Marbun, di Lapangan Merdeka Lintong Nihuta, Kecamatan Lintong Nihuta, Humbahas, Kamis, 21 November 2024.

Edy Rahmayadi, yang juga mantan Pangkostrad, pada kampanye akbar yang dihadiri 10.000 massa tersebut, mengungkap alasan pentingnya pemekaran bukan untuk tujuan politis, namun semata-mata untuk percepatan dan pemerataan pembangunan.

Pasalnya, Provinsi Sumut terdiri dari 33 kabupaten/kota, tetapi hanya ditopang APBD sekitar Rp 13,5 triliun. Sehingga pembangunan tidak bisa dilakukan dengan maksimal.

"Pemekaran ini tidak lain bertujuan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan, dan menyejahterakan masyarakat," jelasnya.

2 dari 4 halaman

Bandingkan Sumut dengan DKI Jakarta

Edy Rahmayadi membandingkan Sumut dan DKI Jakarta. Kalau di Sumut dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur beserta 33 kabupaten/wali kota. Sedangkan Jakarta dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur beserta 4 wali kota saja.

"Jakarta punya APBD Rp 90 triliun. Tapi Sumut, hanya punya uang Rp 13,5 triliun, menangani 16 juta jiwa dari 33 kabupaten dan kota," ucapnya.

Namun bila dimekarkan, Provinsi Tapanuli harus komprehensif. Artinya harus disiapkan infrastrukturnya, seperti pembangunan gedung pemerintah provinsi baru, sarana pendidikan, sarana kesehatan. Sehingga siap untuk dimekarkan.

"Harus disiapkan pendidikannya, kesehatan, gedung pemerintah disiapkan, untuk semua tuntutan, untuk jadi pemekaran jadi provinsi baru," tegas Edy Rahmayadi, Gubernur Sumut periode 2018-2023.

3 dari 4 halaman

Persiapkan Perangkat Pejabat

Edy Rahmayadi juga mengungkapkan, akan dipersiapkan perangkat pejabatnya, untuk jajaran Forkopimda provinsi baru. Tidak saja ada gubernur, harus ada Kapolda, jajaran TNI, hingga Kajati serta stakeholder pemerintah terkait.

"Begitu jadi provinsi, diprioritaskan yang harus segera dibangun, adalah Forkopimda. Kalau ini dibangun provinsi, berarti ada gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajati, pengadilan tinggi. Lima ini yang harus disiapkan," ungkapnya.

Bila Tapanuli menjadi provinsi baru di Indonesia, sebut Edy Rahmayadi, akan didukung potensi alam yang besar di sektor pertanian dan perkebunan, termasuk di Kabupaten Humbahas. Kemudian memiliki objek wisata super prioritas, yakni Danau Toba.

Hal itu, mampu mendorong kesejahteraan masyarakatnya. "Harus jadi yang unggul, maju, dan berkelanjutan, terkhusus dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peternakan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata, khusus di Danau Toba kita ini," bebernya.

4 dari 4 halaman

Kampanye Akbar

Dalam kampanye akbar paslon Bupati dan Wakil Bupati Humbahas nomor urut 3, Oloan Paniaran Nababan-Junita Rebeka Marbun, dihadiri juga Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, Anggota DPR RI, Putra Nababan.

Lalu, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon. Hadir juga Anggota DPRD Sumut, Pantur Banjarnahor, Partogi Sirait, dan Jubir Tim Pemenangan Edy-Hasan, Sutrisno Pangaribuan.