Bawaslu Sleman Dalami Dugaan Politik dengan Barbuk Tunai Rp12,5 Juta

Ketua Tim Hukum paslon 01 Kusuka, Roni Rokhim Arisatriya menuturkan dugaan politik uang yang diembuskan kepada paslonnya tidak benar adanya.

“Itu adalah uang untuk saksi 01, konsumsi saksi dan operasional kader. Kok bisa dikatakan sebagai bitingan, ini sudah mengarah ke penyebaran berita bohong untuk menjatuhkan kami," ungkap Roni.

Roni justru menyebut kadernya mengalami tindakan intimidasi langsung karena didatangi oknum paslon 02. Diduga kadernya sudah lama diintai dan sengaja didatangi rumahnya di jam berkunjung yang tidak seharusnya.

"Waktu datang (rumah kader) itu ada kata-kata ancaman juga. Kalau tindakannya premanisme seperti itu, kader kami ya tentu ada rasa takut. Dan dipaksa untuk mengakui itu uang bitingan," terang Roni.

Mengenai data nama warga, Roni menyebut hal itu adalah kewajaran karena yang bersangkutan tengah mendata nama warga yang akan memilih. Ini akan dipergunakan sebagai acuan perkiraan jumlah suara diperoleh di sana.

“Kan itu konsepnya. Bukan malah dikatakan sepihak sebagai politik uang," sambung Roni.Sementara, Ketua Tim Pemenangan Kusuka, Raden Inoki AP menegaskan sejak awal paslon Kustini-Sukamto telah membentuk tim satuan tugas (satgas) anti politik uang. Satgas ini dibuat karena sedari awal telah mencium adanya politik uang sejak ada upaya untuk Pilkada Serentak 2024 Sleman melawan kotak kosong.

Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna al Ichsan Siregar menyatakan pihaknya tengah mendalami dua kasus dugaan politik uang. Selain di Kecamatan Minggir pihaknya juga mendapatkan aksi serupa di Kecamatan Minggir.

Laporan kedua kasus ini bagi Bawaslu Sleman menjadi titik awal pendalaman untuk memeriksa saksi dan pengumpulan bukti.

“Kami akan dalami dulu ada tidaknya unsur pidana dalam kedua kasus ini dengan terus berkoordinasi dengan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” katanya.

Arjuna menyatakan pihaknya memerlukan waktu tujuh hari kerja untuk membuktikan kedua kasus dugaan politik uang yang dilaporkan merupakan tindak pidana atau tidak.

Ini sesuai dengan UU Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1/2015 tentang Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.