Lahan Hendak Dieksekusi, Warga Campaka Resah dan Bakal Audiensi dengan DPR RI

Yayan menyatakan, awal mula eksekusi itu berasal dari gugatan Agustinus, terhadap ayahnya bernama Wanoah yang sudah meninggal.

"Secara historis semua mayarakat desa tahu, jika kedua orang tersebut bukan pemilik atau ahli waris pemilik lahan, melainkan dulunya hanya mandor yang bekerja di tanah yang sekarang diperkarakan," papar dia.

Kemudian, berdasarkan dokumen leter C desa, lahan yang akan dieksekusi itu milik orang lain atas nama sejumlah warga masyarakat.

"Tapi anehnya pengadilan tetap melanjutkan perkara ini, kan aneh?," ungkapnya.

Untuk itu, Yayan meminta rencana ekseskusi lahan yang akan dilakukan PN Purwakarta dibatalkan karena cacat hukum.

"Rencana eksekusi itu akan menjadi gejolak dengan warga dan perlawanan besar-besaran di tempat eksekusi oleh masyarakat sebagai pemilik lahan yang sah berdasarkan buku induk desa," kata dia.

Tidak hanya itu, hingga kini masyarakat dan pemerintahan desa tidak pernah dilibatkan di perkara tersebut, termasuk berulang kali meminta putusan pengadilan, sampai saat ini tidak pernah ditunjukkan.

"Pengacaranya Agustinus yaitu Pak Hasibuan hanya janji- janji saja akan memberi copy-an putusan pengadilan tapi saat ini tidak ada, jadi tanda tanya ada apa ini?," keluhnya.

Ramli Saleh, salah satu pemilik lahan menegaskan akan melakukan perlawanan secara hukum dengan menggugat putusan pengadilan tersebut.

"Kami meminta pengadilan membatalkan dan menghentikan permufakatan jahat yang diduga dengan para mafia tanah tersebut," ujarnya.

Rencananya dirinya bersama sejumlah warga akan turun ke lokasi menolak rencana eksekusi yang akan dilaksanakan pada 11 Desember mendatang tersebut.

"Kami tidak akan diam, kami akan melawan sesuai hukum yang berlaku di negara ini, intinya menolak putusan pengadilan," ujar dia.

Tidak hanya itu, ia bersama warga berencana melakukan audensi dengan DPR- RI untuk mengetahui persoalan sebenarnya polemik lahan itu.

"Kami tahu ada siapa saja di balik ini semua, akan kami buka nanti di DPR-RI, mereka diduga mafia tanah yang sudah biasa mencaplok tanah masyarakat," papar dia.