Senator Ini Dukung Wacana Pilkada oleh DPRD, Efisiensi dan Perbaikan Demokrasi

Liputan6.com, Yogyakarta - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Muhammad Hilmy atau akrab disapa Gus Hilmy, menilai wacana Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin mengubah sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi dipilih oleh DPRD patut dipertimbangkan.

"Ide ini beralasan mengingat besarnya energi dan sumber daya yang dikeluarkan dalam Pilkada langsung. Negara-negara di sekitar kita tidak melaksanakan Pilkada langsung, dan mereka baik-baik saja,” ujar Hilmy usai sosialisasi penguatan sistem demokrasi di Gunungkidul.

Hilmy mengungkapkan kekhawatirannya atas praktik politik uang (money politics) yang masih kerap terjadi dalam Pilkada langsung. Menurutnya, hal ini membuat calon berkualitas sering kali kalah oleh calon dengan logistik yang lebih besar.

“Banyak energi habis, tetapi hasilnya tidak selalu merefleksikan kualitas terbaik. Ini menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga perlu mendengar masukan masyarakat pasca Pilkada,” katanya.

perubahan sistem pemilihan kepala daerah, lanjut Gus Hilmy, dapat mengacu pada provinsi seperti DIY, yang tidak menggelar Pilkada untuk gubernur, atau Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang tidak mengadakan pemilihan bupati.

“Kedua provinsi itu bisa menjadi acuan untuk daerah lain, baik tingkat I maupun tingkat II,” tambahnya.

Meski demikian, Gus Hilmy belum memastikan apakah perbaikan sistem akan dimulai dari tingkat Gubernur atau mencakup Bupati/Wali Kota. Diskusi mengenai wacana ini, menurutnya, akan lebih diseriusi pada awal tahun depan.

“Perubahan ini tidak harus kembali sepenuhnya ke sistem lama, tetapi fokus pada apa yang perlu diperbaiki tanpa menimbulkan kegaduhan,” tegasnya.

Dia juga menyebut sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi solusi untuk mengurangi biaya besar dan mengatasi efek negatif dari Pilkada langsung, seperti polarisasi masyarakat. Disamping itu, ia menilai perubahan sistem Pilkada merupakan langkah untuk menyempurnakan sistem demokrasi Indonesia.

“Ini tentang bagaimana kita membangun demokrasi yang efisien dan tetap menjunjung partisipasi publik. Wacana ini harus dibahas serius dengan mempertimbangkan masukan masyarakat dan menjaga stabilitas politik,” tuturnya.

“Perubahan sistem Pilkada kini menjadi isu penting yang akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah dan lembaga terkait di tahun mendatang,” tegasnya.

Simak Video Pilihan Ini: