Raperda Perubahan Hak Keuangan DPRD Gunungkidul Disorot, Diminta Pertimbangkan Kondisi Masyarakat

Tokoh Masyarakat, RinoCaroko — Pembahasan Raperda perubahan hak keuangan DPRD Gunungkidul menjadi sorotan. Penyesuaian fasilitas sesuai PP Nomor 1 Tahun 2023 diharapkan mampu mendukung kinerja dewan, namun masyarakat tetap berharap transparansi dan keberpihakan pada kebutuhan publik.

Liputan6.com, Gunungkidul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan hak keuangan dan administratif bagi pimpinan dan anggota DPRD. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur fasilitas baru, termasuk kendaraan dinas, tunjangan perumahan, serta uang jasa pengabdian.

Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho, menyatakan bahwa pembahasan Raperda ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terkait hak keuangan anggota dewan.

"Penyesuaian ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota DPRD agar lebih optimal. Semua dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan," tegas Heri dalam keterangannya.

Dalam draf Raperda, disebutkan bahwa pimpinan DPRD akan mendapatkan fasilitas kendaraan dinas yang lebih memadai. Sementara itu, anggota DPRD akan menerima peningkatan tunjangan perumahan dan uang jasa pengabdian sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka.

Namun, rencana ini menuai tanggapan beragam dari masyarakat. Rino Caroko, seorang tokoh masyarakat di Gunungkidul, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kebijakan tersebut. Menurutnya, situasi ekonomi masyarakat saat ini semakin sulit, terutama dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok dan tantangan lain yang dihadapi warga.

"Kami memahami bahwa anggota DPRD memerlukan fasilitas untuk mendukung tugasnya. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang semakin berat. Kebijakan seperti ini berisiko menimbulkan kesenjangan yang semakin besar," ujar Rino.

Ia menambahkan bahwa prioritas pemerintah seharusnya lebih berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang berdampak langsung, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

Sebagian masyarakat Gunungkidul berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan lebih rinci terkait manfaat perubahan hak keuangan DPRD bagi warga. Dengan kondisi ekonomi yang menantang, masyarakat berharap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kebutuhan publik secara luas.

"Kami hanya berharap pemerintah mendahulukan kepentingan rakyat. Kalau pun ada fasilitas baru untuk DPRD, buktikan bahwa itu benar-benar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," pungkas Rino.