Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Larang Study Tour Sekolah, Begini Respons Pengusaha Tur dan Travel Ciayumajakuning

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Larang Study Tour Sekolah, Begini Respons Gapitt di Ciayumajakuning — Ilustrasi study tour menggunakan bus. (dok. Jonathan Borba/Unsplash)... Selengkapnya

Liputan6.com, Cirebon - Larangan study tour di Jawa Barat dinilai berdampak luas terutama yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Sejumlah pelaku usaha tour travel di Ciayumajakuning menyayangkan kebijakan tersebut.

Ketua Gabungan Pengusaha Industri Tour & Travel (Gapitt) Ciayumajakuning Budi Ariestya mengatakan larangan study tour di Jawa Barat memiliki efek domino yang cukup luas. Terutama berimbas ke sejumlah elemen pariwisata seperti travel agen, hotel, restauran, oleh-oleh hingga pelaku UMKM.

"Kondisi ini mematikan teman-teman pelaku wisata, tour travel, PHRI meresponnya dengan menyayangkan sekali karena mematikan sektor pariwisata," ujar Budi di Cirebon, Selasa (11/3/2025).

Ia mengatakan, sejauh ini kegiatan luar sekolah atau study tour masih dianggap penting karena berkaitan dengan program P5 yakni kegiatan di luar sekolah. Meski Gubernur Dedi Mulyadi mengimbau untuk berwisata di Jawa Barat, ia mengaku pariwisata tanpa batas.

Menurut Budi, bicara pariwisata tidak bisa dikotak-kotakkan bahkan tanpa sekat. Oleh karena itu, ia mengaku harus ada perbaikan manajemen dalam rencana perjalanan study tour sekolah.

"Namanya pariwisata tanpa sekat, tanpa batas sesuai dengan motonya Pesona Indonesia," ujarnya.

Ia mengakui keputusan larangan study tour sekolah di Jawa Barat menuai kontroversi. Budi mengaku harus ada jalan tengah terkait polemik study tour yang ada di Jawa Barat.

2 dari 2 halaman

Dilematis

Menurut Budi, jika study tour ingin tetap dilaksanakan maka harus memperbaiki sistem atau manajerial di sekolah maupun pemerintah. Menurutnya, harus ada pengawasan bersama baik dari asosiasi, dinas pendidikan kerjasama dengan dinas pariwisata dan bersinergi.

Selain itu, katanya, perusahaan tour travel yang dipilih harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan termasuk legalitas perusahaan. Terakhir, harus ada transparansi di sekolah terhadap siswa dan orangtua wali murid terkait study tour terutama soal anggaran.

"Kami juga dilematis ya mau open semua itu tapi ada di ranahnya teman-teman yang bermain di sekolah. Ada sebuah simbiosis di situ, kami punya kode etik tapi yang utama jangan dilarang dulu tapi diperbaiki tata kelolanya," ujarnya.

Selanjutnya: Dilematis