Pilkada Langsung Dihapus, SBY Dituntut Tanggung Jawab ke Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung akhirnya dihapus. Hal ini dianggap sebagai kemunduran demokrasi di Indonesia, termasuk dari pelaku pasar yang kecewa atas keputusan tersebut. Lalu bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan pasar?

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianti menilai, Pilkada lewat DPRD akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia secara fundamental.

"Pengaruhnya bisa agak lama karena ini berdampak ke iklim investasi secara fundamental, bukan hanya temporer. Kemudian menunjukkan kemungkinan ke depan kabinet Joko Widodo akan sulit mengimplementasikan program-programnya," kata dia kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Sementara Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, A Tony Prasetiantono menilai, atas keputusan Pilkada tidak langsung ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat harus bertanggung jawab terutama kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat harus bertanggung jawab membantu Jokowi untuk kembali meniupkan sentimen positif," tegasnya.

Dia mendesak agar SBY membawa pengesahan UU Pilkada secara tidak langsung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Paling penting, Tony meminta SBY untuk memberi tindakan tegas kepada para anggota Partai Demokrat yang melakukan walk out (WO).

"Rasa penyesalan yang (SBY) sampaikan harus diikuti dengan tindakan nyata dan tegas. Selain membawa masalah ini ke MK, juga perlu tindakan disipliner kepada pimpinan Partai Demokrat yang berinisiatif secara sepihak (di luar kontrol SBY) melakukan WO," harap Tony.

Langkah menumbuhkan kembali kepercayaan pelaku pasar, tambahnya, SBY dan Partai Demokrat harus membantu pemerintahan baru Jokowi dalam kebijakan untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

"Yakni melalui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada November 2014 supaya bisa memberi ruang fiskal pada APBN tahun depan. Blunder Partai Demokrat kemarin (melakukan WO) memang mahal harganya, dan memerlukan kompensasi yang tidak murah oleh Partai Demokrat," imbuh dia. (Fik/Ndw)