Krisis Yunani Bikin Bursa Saham RI Kalah Dibanding Malaysia

Liputan6.com, Jakarta - Kinerja pasar modal Indonesia pada tahun ini diliputi awan mendung akibat rentetan gejolak perekonomian dunia, mulai dari krisis utang Yunani, perlambatan ekonomi hampir di seluruh negara sampai fenomena super dolar Amerika Serikat (AS). Imbasnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai kapitalisasi pasar RI harus kalah dari Malaysia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida mengakui, realisasi IHSG dan nilai kapitalisasi market pasar modal Indonesia terkoreksi cukup dalam di kawasan Regional.

"Level IHSG masih belum menggembirakan karena per 7 Agustus 2015, IHSG terkoreksi 9,01 persen ke level 4.770,30 dari periode 2 Januari 5.242,77," ujar dia saat Konferensi Pers 38 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia di Gedung BEI, Jakarta, Senin (10/8/2015). 

Dari data OJK, realisasi IHSG hanya mampu bertengger di urutan 10 indeks bursa regional 2015. Kalah jauh dari Malaysia yang berada diposisi 7 dengan pertumbuhan negatif 4 persen, Thailand terkoreksi 4,48 persen, dan Singapura minus 5,16 persen.

Diposisi puncak ada indeks Nikkei Jepang yang mencetak pertumbuhan 18,76 persen. Disusul di urutan ke-2 ada indeks Shanghai China dengan catatan pertumbuhan 15,75 persen, Korea Selatan 4,35 persen diperingkat 3.

Sementara indeks Filipina ada dinomor 4 dengan torehan pertumbuhan 4,18 persen, serta diurutan 5 dan 6 masing-masing indeks Hong Kong dan Australia dengan level pertumbuhan 2,91 persen dan 1,06 persen.

Menurut Nurhaida, IHSG terkoreksi karena perkembangan ekonomi global, seperti krisis utang Yunani, kondisi pasar saham China. Serta beberapa faktor domestik memicu terjadinya portfolio rebalancing oleh investor di negara berkembang termasuk Indonesia.

"Tapi secara umum kinerja pasar saham masih terjaga meski IHSG secara year to date terkoreksi 9,01 persen," jelas Nurhaida.

Nasib yang sama terjadi pada perkembangan nilai kapitalisasi pasar bursa saham Indonesia tahun ini. Nurhaida menyebut, nilai kapitalisasi pasar yang dihimpun per 6 Agustus 2015 sebesar US$ 340,25 miliar. Jumlah ini merosot 13,68 persen dari pencapaian US$ 394,18 miliar di periode 2 Januari 2015. 

Nilai kapitalisasi pasar ini, diakui Nurhaida, berada diposisi 12 dari pasar bursa efek regional. Nilainya lebih rendah dari Malaysia yang membukukan pertumbuhan negatif nilai kapitalisasi pasar 10,86 persen dan Singapura negatif 8,80 persen, Australia minus 8,07 persen, Thailand negatif 7,52 persen.

Sementara diurutan pertama ada bursa saham China yang memperoleh pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar China (Shenzen) 59,39 persen, China (Shanghai) 18,46 persen dan nilai kapitalisasi pasar Nikkei Jepang bertumbuh 14,10 persen.

"Nilai kapitalisasi pasar Indonesia turun 13,68 persen karena pelemahan nilai tukar rupiah," ujarnya.

Nurhaida optimistis, pasar saham Indonesia mampu bangkit kembali dengan dukungan stimulus kebijakan dari OJK di bidang pasar modal sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan IHSG.

"Kita perlu melakukan gerakan-gerakan kegiatan atau kebijakan yang sekiranya dapat meningkatkan pertumbuhan IHSG," terang dia.

Berikut 15 kebijakan OJK di sektor pasar modal:

1. Pengembangan infrastruktur pasar repurchase agreement (REPO), mencakup pengaturan mengenai REPO, pengembangan produk REPO, serta layanan settlement transaksi REPO yang dilengkapi monitoring dan konsep 3rd party REPO.

2. Pengembangan UKM untuk go public mencakup penyusunan ketentuan untuk pengembangan UKM, serta pembuatan papan khusus untuk UKM.

3. Penetapan Electronic Trading Platform (ETP), mencakup pengembangan trading platform surat utang terintegrasi yang digunakan oleh pelaku dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pengawasan.

4. Penggunaan bank sentral untuk penyelesaian transaksi, mencakup implementasi penggunaan bank sentral selain penggunaan bank pembayaran untuk layanan jasa penyelesaian dana di pasar modal.

5. Rencana penerbitan produk derivatif Indonesia Government Bond Futures (IGBF), dalam rangka pengembangan Pasar Surat Berharga Negara (SBN).

6. Pengembangan obligasi daerah dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pembangunan infrastruktur.

7. Penggunaan Bond Index Surat Utang sebagai indikator acuan di pasar surat utang Indonesia yang digunakan secara luas oleh pelaku pasar.

8. Perluasan produk investasi di pasar modal melalui Penerbitan Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan perumahan di Indonesia serta membantu Lembaga Jasa Keuangan dalam memperoleh likuiditas dari pasar modal sebagai sumber pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat menengah dan kecil.

9. Peraturan Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) yang meliputi tiga tingkatan, yaitu WPPE, WPPE khusus pemasaran dan WPPE khusus agen pemasaran.

10. Peraturan tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dalam rangka mengoptimalisasi dan melakukan efisiensi atas proses transaksi dan operasional di dalam industri pengelolaan investasi.

11. Penerapan Extensible Business Reporting Language (XBRL) dalam rangka penyediaan informasi yang akurat dan dapat diandalkan.

12. Peningkatan BUMN dan anak BUMN yang go public dalam rangka membantu BUMN dalam penggalangan dana untuk kegiatan pengembangan usaha, sekaligus mendorong likuiditas pasar.

13. Peraturan terkait pasar modal syariah dalam rangka memberikan relaksasi pengaturan dan kepastian hukum terkait efek syariah sehingga mempunyai level of playing field dengan efek konvensional.

14. Implementasi Electronic Book Building dalam rangka meningkatkan transparansi dan fairness antar investor.

15. Penerbitan pedoman tata kelola emiten atau perusahaan publik dalam rangka mendorong perusahaan untuk mempraktikkan tata kelola perusahaan yang baik.

(Fik/Gdn)