Menengok Langkah BEI Kembangkan Pasar Modal Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan sejumlah  strategi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia. Sejak dinahkodai Tito Sulistio, muncul wacana-wacana baru. Salah satu yang cukup hangat diperbincangkan adalah wacana untuk mendorong perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia untuk mencatatkan sahamnya di BEI.

Tito menjelaskan, adanya wacana tersebut mengingat banyak perusahaan-perusahaan asing yang menggali sumber daya alam di Indonesia. Sesuai dengan amanat undang-undang maka pengelolaan sumber daya tersebut mesti dikembalikan ke masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membagikan sahamnya ke masyarakat.

Tito melanjutkan, sangat ironis karena selama ini perusahaan-perusahaan asing yang menggali sumber alam Indonesia justru mencatatkan sahamnya di negara lain. "Ada 16 perusahaan yang beroperasi di Indonesia namun jsutru listing di New York, Malaysia, Singapura, Australia. Kebanyakan perusahaan itu adalah perusahaan yang menggali sumber daya alam, perkebunan dan mining," kata dia seperti ditulis, Kamis (10/12/2015).

Bahkan, perusahaan sekelas PT Freeport Indonesia tak luput dari perhatian Tito. Ia bahkan mendesak perusahaan tersebut membagikan sahamnya melalui mekanisme initial public offering (IPO).

"Elok tidak rakyat kasih mandat kepada pemerintah untuk menjalankan negara, termasuk kelola sumber daya alam. Jika sumber daya alam tidak dikelola pemerintah, swasta apalagi, asing terus perusahaan listed di luar negeri, elok tidak? Orang Jawa bilang tidak elok, listed di Indonesia," ujarnya.

Tito menuturkan, pelepasan saham menggunakan mekanisme IPO mungkin untuk dilakukan. Dia bilang, berdasarkan kontrak yang ditandatangani Freeport ada opsi untuk melepas saham melalui Bursa Efek Jakarta.

Kekhawatiran pun muncul, pelepasan saham dianggap tidak efektif meratakan pendapatan ke masyarakat. Asumsinya, jika Freeport melepas saham ke publik ujung-ujungnya bakal dimiliki asing lagi. Tito menegaskan, otoritas bursa mampu membuat regulasi yang isinya saham Freeport hanya bisa dibeli oleh masyarakat lokal.

"Kami bisa bikin peraturan yang beli harus rakyat Indonesia, bisa. Itu keberpihakan namanya, yang beli harus rakyat Indonesia. Asing beli setelah berapa tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa bikin, bursa bisa bikin," kata dia. 

Langkah itu pun mendapat dukungan dari OJK. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida menuturkan, apabila terealisasi maka akan memperkuat kapitalisasi pasar modal Indonesia.

"Belum ada pembicaraan dari Freeport. Kita juga belum terima data apapun dari Freeport ke OJK. Kan kita juga belum tahu keputusannya lewat IPO atau apa. Tapi kalau masuk lewat IPO, ini positif," ujar Nurhaida. 

Sayangnya memaksa perusahaan asing untuk melepaskan sahamnya ke publik bukan perkara mudah. Pemerintah menyatakan IPO merupakan opsi terakhir untuk divestasi saham Freeport.

Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Heriyanto‎ mengakui selama ini Freeport Indonesia menginginkan divestasi dengan mekanisme IPO. Bagi pemerintah, itu bukan opsi pertama.

Dia mengatakan dalam kontrak Freeport Indonesia dengan pemerintah memang tercantum pilihan IPO sebagai pilihan divestasi. Namun karena sifatnya kontrak, keputusan tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak. "Di kontrak memang ada IPO, tapi kan kontrak itu adalah kesepakatan dua pihak. Kalau yang satu sepakat, tapi yang satunya tidak mau ya tidak bisa dong. Jadi harus kedua belah pihak," katanya.

Dalam PP Nomor 77 Tahun 2014 dijelaskan mekanisme penawaran langsung ke pemerintah. Jika pemerintah tidak berminat, maka kemudian akan ditawarkan ke badan usaha milik negara (BUMN).

Jika BUMN juga tidak mengambil opsi tersebut, maka pilihan berikutnya akan diserahkan ke badan usaha milik daerah (BUMD). Jika ketiga mekanisme tersebut tidak juga diambil, maka kemudian ditawarkan ke pihak swasta. Dalam menawarkan ke pihak swasta ini salah satu mekanisme yang bisa dipilih adalah IPO.