Bahana: SWF, Upaya RI Keluar dari Jebakan Kelas Menengah

Sementara itu beban negara bakal bertambah apabila BUMN tersebut jatuh bangkrut meninggalkan infrastruktur yang belum membuahkan hasil.

"Di samping itu, beban  pembayaran bunga naik, dari sekitar 12 persen pendapatan negara menjadi 21 persen. Beban yang luar biasa tinggi sehingga membatasi negara dalam berhutang,” ungkap Budi Hikmat

Secara eksternal, dunia pasca pandemi COVID-19 dibanjiri oleh limpahan likuiditas yang luar biasa. Kelebihan likuiditas yang tercermin dengan rendahnya suku bunga, diyakini dapat memicu aset reflation selain pelemahan dolar AS.

Konflik geopolitik dan antisipasi berulangnya pandemi memicu perubahan strategi bisnis dan jalur pasokan (supply chain). Indonesia yang memiliki segmen kelas menengah yang tengah tumbuh dan sumber daya alam yang melimpah dianggap memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari sistem rantai pasok baru. 

"Untuk itu, SWF menjadi terobosan yang patut ditempuh agar Indonesia masih bisa keluar dari risiko middle income trap, tanpa membebani kondisi keuangan negara yang saat ini sudah begitu besar,” ungkap Budi Hikmat.

Memang uniknya, SWF Indonesia berbeda dengan model SWF negara-negara maju. Ia mengutip opini ditulis Ahmad Yani, Tim tenaga ahli Kemenkeu, model SWF negara maju seperti investment vehicle untuk melipatgandakan kekayaan di saat terjadi krisis. Sehingga pemasukan negara maju masih tetap terselamatkan jika sumber penerimaan negara terimbas krisis.

Beberapa negera maju dan tetangga yang telah memiliki SWF yakni, negeri jiran Singapura dengan Temasek Holding, Malaysia dengan Hazanah, dan Norwegia dengan Norway Government Pension Fund Global. 

Sementara, LPI, SWF milik Indonesia justru ditujukan untuk mengelola kekayaan investasi dari luar dengan mengalokasikannya ke proyek-proyek nasional, seperti infrastruktur, dan seterusnya. Untuk itu, peran LPI sangatlah penting bagi Indonesia. 

Meski demikian, Budi mengimbau, agar SWF terhindar dari kepentingan politik, sehingga harus dikelola oleh pengurus (baik komisaris dan direksi) yang memiliki integritas, governance, dan kapasitas kompetensi yang mumpuni dalam mengelola investasi.

"Agar Indonesia tak akan kehilangan kepercayaan dari investor negara lain. Pengurus harus memiliki tiga faktor tersebut yang secara historis diteladankan oleh Nabi Yusuf," kata dia.

“SWF sebagai pertaruhan martabat Indonesia dalam menjaga kepercayaan negara luar. Kita berharap agar SWF bisa berjalan lancar dan profesional,” ia menambahkan.