Ada Aksi Demo Karyawan Terkait Upah hingga THR, Begini Penjelasan KFC

Liputan6.com, Jakarta - PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pengelola restoran siap saji KFC memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait aksi demonstrasi di kantor perseroan pada Senin, 12 April 2021 yang digelar oleh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI).

Dalam salah satu poin penjelasan, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pengelola restoran siap saji KFC menyampaikan latar belakang dan penyebab aksi demonstrasi oleh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI). Perseroan membenarkan mengenai terjadinya aksi demonstrasi di kantor pada 12 April 2021.

Mengutip keterbukaan informasi BEI, ditulis Jumat, (16/4/2021), Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk, Dalimin Juwono menuturkan, perseroan sudah pernah dilaporkan oleh SPBI pada pertengahan 2020 di Disnaker Jawa Timur sehubungan dengan kebijakan penyesuaian upah di perseroan.

Perseroan menyatakan kebijakan tersebut sudah melalui tahapan hubungan industrial berupa dialog dan bipartit dengan Serikat Pekerja PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC (SPFFI) yang memiliki anggota kurang lebih 9.000 pekerja dari total sekitar 14.000 pekerja di Perseroan.

Oleh karena itu, serikat tersebut dinilai berhak mewakili seluruh pekerja di perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (gelar perkara).

Ia mengatakan, dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan di perseroan telah diperiksa dan dapat diberikan toleransi berdasarkan gelar perkara atas laporan SPBI di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur.Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor 560/1461/108.5/2020 pada 13 Juli 2020.

"Hasil dari gelar perkara bahwa permasalah tersebut bukan ranah pengawasan ketenagakerjaan, dipersilahkan untuk diselesaikan dengan mekanisme UU Nomor 2 Tahun 2004,”.

Ia mengatakan, kemudian terdapat pula pendapat Korwas PPNS Polda Jawa Timur di dalam gelar perkara yang menyatakan:

“Pembayaran upah di bawah UMK yang terjadi sejak bulan April 2020 sudah ada dasar hukum berupa Perpres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 serta adanya PB Nomor 035/P/LCA-KFC/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang pemotongan upah selama COVID-19, dapat ditoleransi walaupun secara norma UU Nomor 13 tahun 2003 melanggar hukum," demikian mengutip dari keterbukaan informasi BEI.

Selain gelar perkara tersebut, Perseroan dan SPBI telah melewati banyak forum mediasi atau tripartite dengan SPBI di Kantor Dinas Tenaga Kerja baik Dinas Kota Surabaya dan Dinas Provinsi Jawa Timur.

"Sampat saat ini perusahaan masih tetap sesuai dengan koridor ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku,” ujar dia.

Perseroan telah mengadakan kesepakatan untuk perbaikan-perbaikan pada 2021 dengan SPFFI sejak Januari 2021 dan mencapai puncak kesepakatan pada 29 Maret 2021.

"Kiranya hasil dari kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak diketahui secara utuh oleh SPBI dan karenanya dalam aksi demonstrasi pada 12 April 2021 tersbeut, perwakilan perseroan telah memberikan arahan kepada SPBI untuk dapat berkoordinasi dengan SPFFI atas hasil kesepakatan-kesepakatan perbaikan kebijakan pada 2021,” ujar dia.

Dalimin Juwono mengatakan, perseroan tidak memiliki persoalan dengan serikat pekerja perseroan.

“Perseroan menjalankan hubungan industrial yang baik dengan selalu membuka dan hadir dalam forum dialog baik bipartit maupun dalam forum mediasi atau tripartit dengan SPFFI yang berhak mewakili seluruh pekerja karena memiliki keterwakilan pekerja lebih dari 9.000 anggota, maupun dengan serikat-serikat pekerja lainnya yang ada di perseroan termasuk SPBI,” ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini