Perjalanan Divestasi Saham Indosat dan Kini Dikelola PPA

PT Indosat Tbk lahir pada 10 November 1967. Perusahaan ini merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia.

Kemudian Indosat dinasionalisasi dan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 1980, demikian mengutip laporan tahunan 2020 Indosat.

Status Indosat berubah menjadi BUMN setelah  American Cable and Radio, entitas IT&T yang merupakan pemilik pertama Indosat menjualnya kepada Pemerintah Indonesia seharga USD 43,8 juta.

Setelah jadi BUMN, PT Indosat Tbk pun menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan New York pada 1994. PT Indosat Tbk tepatnya mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Oktober 1994. Pemerintah melepas 35 persen kepemilikannya kepada publik.

Saat itu, harga perdana saham PT Indosat Tbk  sebesar Rp 7.000 per saham. Jumlah saham yang dilepas sebanyak 103.550.000, demikian mengutip data RTI.

Pada 1995, Indosat mendirikan Telkomsel, perusahaan patungan bersama dengan PT Telkom Indonesia Tbk.

Bisnis PT Indosat Tbk pun makin berkembang. Pada 2001, PT Indosat Tbk masuk di selular Indonesia melalui akuisisi mayoritas saham Satelindo dan pendirian PT Indosat Multi Media Mobile (IM3).

Setahun kemudian tepatnya pada 2002, Pemerintah Indonesia melakukan divestasi 517,5 juta saham, mewakiliki sekitar 50 persen dari saham seri B pada saat itu.

Divestasi dilakukan dalam dua tahap. Pemerintah menjual 8,1 persen dari saham Indosat yang beredar melalui tender global yang dipercepat pada Mei 2002. Saat itu, pemerintah meraup dana sekitar Rp 1,1 triliun dari divestasi 8,1 persen saham Indosat.

Selanjutnya pada Desember 2002, pemerintah divestasi 41,9 persen saham seri B Indosat kepada mantan anak perusahaan  Singapore Technologies Telemedia (STT) Communication Ltd. STT merupakan anak usaha Temasek. Temasek adalah perusahaan investasi pemerintah Singapura.

Pemerintah divestasi 434.250.000 saham seri B Indosat dengan harga Rp 12.950 per saham. Pemerintah meraih dana Rp 5,62 triliun.

Mengutip Liputan6 pada 30 Desember 2002, pemerintah saat itu menjual saham Indosat untuk menutup defisit anggaran.

Pemerintah meraih dana sekitar Rp 6,72 triliun dari divestasi saham sebanyak dua tahap tersebut. Hingga akhirnya pemerintah menggenggam 14,96 persen saham Indosat.

Langkah Temasek memiliki saham Indosat tidak mudah. Hal ini mengingat Temasek melalui Singtel juga memiliki saham di Telkomsel. Hal itu membuat Temasek mendapatkan tuduhan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelanggaran itu dikaitkan dengan pasal 27, pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama.

STT, anak usaha Temasek tidak lama menggenggam saham Indosat. Enam tahun kemudian tepatnya pada 2008, Ooreeo akuisisi kepemilikan saham STT di PT Indosat Tbk. Hal itu yang memicu penawaran tender wajib. Ooredoo adalah perusahaan terbuka yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Qatar dan entitas afiliasinya.

Mengutip Antara, Ooredoo yang saat itu bernama Qatar Telecom (Qtel) mengumumkan telah membeli 40,8 persen saham Indosat. Qtel membayar sebesar 2,4 miliar dolar Singapura atau USD 1,8 miliar setara dengan Rp 16,74 triliun.

Pada 2013, Indosat pun secara sukarela menghapuskan pencatatan atas American Depository Receipts (ADR) dari Bursa Efek New York.

Hal ini seiring perseroan menilai kondisinya sudah tidak efisien dan tidak sesuai dengan kinerja perseroan. Hingga perseroan memutuskan delisting pada 24 Mei 2013 di Bursa Efek New York. Dengan demikian, saham Indosat hanya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Indosat berganti identitas baru pada 2015. Perseroan meluncurkan identitas baru menjadi Indosat Oooredoo dan meluncurkan layanan komersial 4G-LTE yang pertama di Indonesia.

Indosat pun seperti akan memasuki babak baru. Hal ini seiring pemegang saham Ooredoo Qatar telah teken nota kesepahaman atas Memorandum of Understanding (MoU) eksklusif yang bersifat tak mengikat dengan CK Hutchison Holdings Limited Hong Kong selaku pemilik bisnis Tri Indonesia.

Kerja sama ini dilakukan sejalan dengan potensi terjadinya penggabungan bisnis telekomunikasi antara PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia. Adapun keterikatan MoU ini berlaku hingga 30 April 2021.

"Ooredoo ada di tahap awal dalam melihat manfaat dari transaksi potensial tersebut," tulis QPSC Ooredoo Qatar dalam pernyataan resminya, Senin, 28 Desember 2020.

Pada 28 April 2021 melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Indosat Tbk mengumumkan perpanjangan MoU tersebut hingga 30 Juni 2021.

PT Indosat Tbk menyatakan perpanjangan ini memberikan tambahan waktu bagi para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan proses uji tuntas yang sedang berlangsung.

"Selain itu, menegosiasikan ketentuan-ketentuan dari kemungkinan kombinasi bisnis tersebut," demikian mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diteken Sekretaris Perusahaan PT Indosat Tbk, Billy Nikolas Simanjuntak.

Perseroan menyatakan, hingga dikeluarkan pemberitahuan ini tidak ada dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, kelangsungan usaha perseroan.

"Dapat kami yakinkan bahwa begitu informasi material lebih lanjut sehubungan dengan kemungkinan kombinasi bisnis tersebut ada, maka hal tersebut akan kami sampaikan ke pihak yang berwenang pada waktu yang tepat," ujar dia.

Sebelumnya, pengalihan aset lima saham minoritas milik negara seiring Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mentransfer aset kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Kementerian BUMN akan mengelola aset negara yang ada di sejumlah perusahaan swasta. Ada 35 perusahaan BUMN yang dimasukkan dalam PPA sebagai langkah restrukturisasi BUMN.

"Alhamdullilah kami juga dipercaya oleh beberapa aset dari Kemenkeu, sudah ditransfer ke kami, seperti Bukopin, Indosat, dan lain-lain," ujar Erick di depan Komisi VI DPR pada Selasa, 1 Desember 2020.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN pun resmi mengalihkan hak atas saham negara RI kepada PPA pada Rabu, 28 April 2021. Pengalihan hak atas kepemlikan saham minoritas negara pada lima perusahaan senilai Rp 2,95 triliun.

Lima saham itu antara lain PT Indosat Tbk, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), PT Bank Bukopin Tbk, PT Kawasan Industri Lampung, dan PT Socfin Indonesia.

Direktur Utama PPA Yadi Jaya Ruchandi mengatakan, pengalihan hak pemegang saham minoritas pada lima perusahaan ini merupakan amanat yang besar bagi PPA untuk mengelola dan mengoptimalisasi setiap potensi dari aset yang dimiliki negara.

"Kepemilikan saham minoritas pada lima perusahaan ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan, meningkatkan fleksibilitas permodalan, serta meningkatkan kapasitas usaha PPA dalam rangka menuju NAMCO,” ujar dia.

Ia menambahkan, dengan ada  penyertaan modal perseroan ini, PPA akan memperoleh dividen serta memiliki keleluasaan dalam pemanfaatan aset (leveraging) pada lima perusahaan tersebut.

"Struktur permodalan PPA yang lebih solid tentunya dapat menunjang peranan kami dalam menyehatkan BUMN, turut memperkuat sistem perbankan nasional, sekaligus berdampak positif pada efisiensi APBN karena tanpa mengeluarkan PMN tunai,” papar Yadi.