Restrukturisasi Utang Garuda Indonesia, Kementerian BUMN Tunjuk Konsultan Keuangan dan Hukum

Tiko membeberkan, penyebab tumpukan utang Garuda Indonesia adalah masalah masa lalu. Yakni biaya sewa pesawat (leasing) yang melebihi batas wajar. Selain itu, jumlah pesawat yang disewa terlalu banyak. Di saat bersamaan, banyak rute penerbangan Garuda Indonesia yang tidak menghasilkan keuntungan.

Dalam keadaan seperti itu, Garuda Indonesia harus menghadapi hantaman pandemi covid-19 yang membuat Perseroan makin ambruk. Padahal, Tiko mengatakan, bisnis penerbangan dalam negeri Garuda mencatatkan untung sebelum ada pandemi COVID-19, meski penerbangan luar negeri alami rugi.

Selain itu, muncul masalah baru yakni perubahan pengakuan kewajiban yang harus disampaikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Kewajiban harus dicatatkan sebagai utang, dari ketentuan sebelumnya sebagai biaya operasi atau operational expenditure (opex).

"Dengan demikian, utang Garuda yang tadinya sekitar Rp 20 triliun, bengkak jadi Rp 70 triliun,” kata Tiko.

Tiko mengatakan, apabila Garuda Indonesia bisa melakukan restrukturisasi secara massal dengan seluruh lender, lessor (penyewa pesawat), dan pemegang sukuk global, serta memangkas biaya (cost) yang diharapkan bisa menurun 50 persen atau lebih, Garuda bisa bertahan pascarestrukturisasi.

"Namun restrukturisasi ini butuh negosiasi dan proses hukum yang berat karena melibatkan banyak pihak, dan tentunya harapannya cost menurun, oleh karena itu mau tak mau cost structure dipotong lebih rendah,” kata dia.

Dalam sebulan Garuda Indonesia bisa merugi USD 100 juta. Kondisi tersebut disebabkan biaya operasional maskapai itu mencapai USD 150 juta, tetapi pendapatannya hanya USD 50 juta.

"Dalam sebulan cost Garuda USD 150 juta, sementara revenue USD 50 juta. Jadi setiap bulan rugi USD 100 juta, jadi memang sudah tidak mungkin dilanjutkan dalam kondisi sekarang ini," kata Tiko.