Penjelasan Wibowo dan Partners Terkait Gugatan PKPU kepada Ace Hardware

Liputan6.com, Jakarta - Wibowo and Partners melalui kuasa hukumnya Managing Partner ADP Councellors at Law Agus D.Prasetyo buka suara mengenai pengamatannya terkait penjelasan permohonan PKPU terhadap PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES). Hal itu tertuang dalam surat Nomor 611.SK.ACE.0621.MS kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2 Juni 2021.

"Kami mencatat ACES tidak menerapkan prinsip full and fair disclosure tersebut dalam memberikan informasi melalui BEI,” tulis Agus dalam keterangan resmi, Jumat (4/6/2021).

Ia menyebutkan kalau tidak seluruh fakta material disampaikan oleh Ace Hardware Indonesiadalam surat tersebut. Oleh karena itu, pihaknya mengklarifikasi fakta material perihal permohonan PKPU tersebut.

“ACES secara prinsip menyangkal gagal bayar-faktanya, ACES secara jelas telah gagal bayar dalam membayar utang kepada klien kami sebesar Rp 10 juta atas dasar legal service agreement pada 1 Oktober 2015,” tulis Agus.

Agus menyebutkan, mengenai permohonan PKPU tidak tepat dan seharusnya menunggu sidang perdata, secara hukum permohonan PKPU dapat diajukan sewaktu-waktu. Selain itu dapat diputus seketika paling lambat 20 hari kalender sejak pendaftaran sepanjang terpenuhi syarat pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UU 37/2004).

“Sebagaimana dijelaskan di atas, Aces telah memiliki dua kreditor dengan satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,” tulis Agus.

Agus menambahkan, ACES menyampaikan tidak ada dampak material terhadap perseroan karena mampu membayar utangnya.

"Informasi tersebut berpotensi menyesatkan publik karena UU 37/2004 tidak mensyaratkan ada insolvency tes untuk dinyatakan dalam keadaan PKPU atau pailit. Pengadilan Niaga tidak mempertimbangkan kemampuan membayar suatu perusahaan sepanjang terbukti ada satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan ada lebih dari satu kreditor, maka permohonan PKPU dapat dikabulkan,” tulis dia.

Agus menyampaikan, PKPU meliputi seluruh harta kekayaan debitor. "Terlepas berapa pun jumlah utang yang dibuktikan di persidangan. Oleh karenanya, kami sangat tidak sependapat dengan penjelasan ACES yang menyatakan bahwa permohonan PKPU tersebut tidak memberikan dampak material, karena apabila PKPU dikabulkan tentu akan mempengaruhi aktivitas perdagangan efek di bursa efek,” tulis dia.

"Oleh karenanya, tidak benar apabila permohonan PKPU bukan permasalahan yang berdampak material dan terkesan dianggap sepele oleh ACES,” ia menambahkan.

Sebelumnya Ace Hardware Indonesia kembali digugat oleh Wibowo and Partners dengan klasifikasi perkara PKPU. Gugatan itu didaftarkan dengan nomor perkara 251/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst pada Kamis, 27 Mei 2021.

Agus mengatakan, permohonan gugatan itu sama dengan sebelumnya tetapi tagihan berbeda. Perseroan hadapi gugatan PKPU Nomor 329/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst pada 6 Oktober 2020.

"Permohonan sama tetapi tagihan berbeda karena ada tagihan yang tidak dibayar. April 2020 belum dibayar. Jumlahnya Rp 10 juta,” kata Agus saat dihubungi Liputan6.com, Jumat, 4 Juni 2021.

Dalam keterbukaan informasi BEI pada 7 Oktober 2020 disebutkan kalau antara PT Ace Hardware Indonesia Tbk dan Wibowo &Partners ada ikatan perjanjian jasa hukum bulanan atau retainer senilai Rp 10 juta terkait legal service agreement.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini