Garuda Indonesia Diperkirakan Nunggak Gaji Karyawan hingga Rp 328,06 Miliar

Sebelumnya, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto memberikan beberapa solusi yang bisa dilakukan manajemen dan pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dari kebangkrutan.

Pertama, pemerintah bisa segera mencairkan pinjaman modal yang direncanakan sebesar Rp8,5 triliun namun baru cair Rp1 triliun.

"Pinjaman modal Rp8,5 triliun coba segera bisa di-disperse, karena sudah ada komitmen tapi disperse nya lambat atau macet, jadi Garuda gimana, janjinya Rp8,5 triliun, tapi baru cair Rp1 triliun," kata Toto dalam diskusi online, Jakarta, Selasa (8/6).

Toto melanjutkan, pemilik Garuda Indonesia sejauh ini bukan hanya pemerintah tetapi ada pemilik saham lain sebesar 30 persen. Pemilik saham lainnya bisa diajak berdiskusi mengenai upaya penyelamatan maskapai pelat merah tersebut.

"Pemilik Garuda Indonesia bukan cuma pemerintah. Ada juga pemilik saham yang lain, hampir 30 persen. Jadi bicaralah dengan investor pemilik sahamnya. Ini bisa tambah equitas atau tidak," katanya.

Dia menambahkan, dalam jangka panjang usai pandemi Virus Corona, Garuda Indonesia bisa mengalihkan beberapa rute penerbangan domestik ke Citilink Indonesia. Sementara, Garuda Indonesia bisa menggarap pasar internasional.

"Selama pandemi domestik akan terbang domestik juga, tidak mungkin ke luar karena masih Covid-19. Nanti kalau sudah selesia Covid-19 Garuda bisa menggarap asar internasional, yang domestik bisa digarap citilink. Kalau langkah-langkah itu bisa dilakukan Garuda masih punya cukup waktu," jelasnya.

Membentuk Maskapai Pengganti Garuda Indonesia Tak Ideal

Sementara itu, Menurut Toto, membentuk maskapai baru tak ideal dilakukan menyelesaikan masalah Garuda Indonesia. Sebab di tengah pandemi, keuangan negara cukup sulit padahal untuk membentuk maskapai baru dibutuhkan dana besar.

"Sekarang agak berat bukan hanya manajeman tapi ada Covid. Airlines baru bukan ideal, kalau di likuidasi dan diserahkan ke swasta Garuda flag carrier bukan hanya airlines tapi service airlines. Kalau diserahkan ke swasta sulit dilaksanakan," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com