Alasan Aset Kripto Tak Bisa Jadi Alat Pembayaran yang Sah di RI

Liputan6.com, Jakarta - Popularitas mata uang kripto atau cryptocurrency kian moncer pada era digital ini. Teranyar, bahkan El Salvador secara resmi telah menggunakan kripto sebagai alat pembayaran yang sah di negara itu, sekaligus menjadi yang pertama di dunia.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia, Rosalia Handayani menegaskan kripto belum akan menggantikan mata uang Indonesia saat ini, yaitu Rupiah, bahkan hingga berpuluh-puluh tahun mendatang. Hal itu lantaran penggunaan Rupiah sebagai mata uang yang sah telah diamanatkan dalam Undang-Undang 7/2011 tentang mata uang.

"Mata uang yang sah di Indonesia sekarang ini, dan mungkin beberapa tahun lagi, atau 10 tahun yang akan datang, itu masih tetap hanya Rupiah. Karena itu mandatnya dari konstitusi,” kata dia dalam diskusi virtual, Kamis (17/6/2021).

Rosalia menuturkan, setidaknya ada tiga alasan yang mendasari kenapa hanya Rupiah yang menjadi alat pembayaran sah di Indonesia. Pertama, mata uang di suatu negara itu merupakan kedaulatan negara sekaligus simbol kedaulatan negara. Hal itu dimandatkan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar, itu harus dijaga.

Kedua, berlakunya Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah itu diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan wakil rakyat. Yang ketiga, uang dalam suatu negara harus dijaga nilainya karena akan sangat menentukan kesejahteraan masyarakatnya. 

Untuk menjaga nilainya, harus ada otoritas yang punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga nilai mata uang suatu negara. Di Indonesia, otoritasnya itu adalah Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia.

"Jadi undang-undang 7/2011 disebutkan, satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan uang Rupiah adalah Bank Indonesia sekaligus juga Bank Indonesia itu ditugaskan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah itu," ujar Rosalia.

Meski begitu, Rosalia tak menafikkan kehadiran dan kripto yang populer akhir-akhir ini. Dia mengatakan, pada kesepakatan nasional 2019 lalu, keberadaan kripto diakui sebagai aset, yang kemudian bisa diperdagangkan. Namun, sekali lagi, tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

"Tetap tidak bisa sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, karena tadi undang-undang sudah mengatur alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Dan setiap kewajiban pembayaran yang dapat dinilai dengan nilai uang harus dilaksanakan dengan Rupiah,” kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini