Liputan6.com, Jakarta - Lebih dari 50 persen penduduk Indonesia belum tinggal atau bahkan memiliki rumah layak huni. Hal tersebut menjadi potensi untuk sektor properti.
Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo memaparkan, ada sekitar 56,5 persen keluarga menghuni rumah tidak layak.
Baca Juga
"Masyarakat yang memiliki rumah layak masih jauh dari 100 persen. Masih 56 persen yang punya rumah belum layak," kata dia dalam Investor Daily Summit 2021, Rabu (14/7/2021).
Advertisement
Sebagai sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional, sektor perumahan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.
Dari sisi hipotek, Haru memaparkan Indonesia baru menyumbang 2,94 persen terhadap GDP per 2020. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga, seperti Filipina 3,8 persen, Thailand 22,3 persen, Malaysia 38,4 persen, dan Singapore 44,8 persen.
Di sisi lain, pertumbuhan infrastruktur dan demografi, serta pertumbuhan middle class, juga turut mempengaruhi permintaan rumah di masa mendatang. Diperkirakan akan ada 77 juta jiwa tambahan kelas menengah baru pada 2025.
"Masuknya sektor menengah tambahan karena pernikahan itu juga menambah jumlah demand. Jadi kami yakin dalam kondisi normal ini adalah kebutuhan dasar masyarakat yang belum bisa kita penuhi," kata dia.
Saat ini, Haru mengatakan sekitar 80 persen kredit Perseroan merupakan KPR. "Dari 100 persen kredit, 80 persen itu KPR. dari situ KPR yang rumah sederhana itu mendominasi,” kata dia.
Haru menambahkan, sektor perumahan juga bergantung dari domestik termasuk bahan baku hingga sumber daya manusia (SDM).
"Sektor perumahan ini sangat tangguh karena sektor ini sangat lokal. Di mana untuk (permintaan rumah) menengah ke bawah itu hampir 100 persen disediakan dalam negeri. Orangnya, bahan bakunya, semuanya dalam negeri mungkin sektor menengah atas ada yang diimpor mungkin 10 persen," ia menambahkan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Sektor Perumahan Genjot Sektor Lain
Dengan pertumbuhan sektor perumahan itu akan mendorong sektor lain. Selain padat modal, perumahan juga padat karya. dibutuhkan kurang lebih 5 pekerja bangunan atau 50 ribu pekerja untuk setiap pembangunan 100 ribu unit rumah.
Dari tiap unit rumah yang terjual, pemerintah mendapatkan penerimaan negara dalam bentuk pajak PPH, PPN, BBN, PBB, dan BPHTB. Dalam paparannya, Haru menyebutkan terdapat lebih dari 7.000 pengembang yang berperan dalam penyediaan persediaan perumahan.
"Sektor properti adalah sektor yang cukup tangguh. Di mana relatif tahan terhadap turbulensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bahkan saat pandemi,” kata dia.
Advertisement