Rights Issue Dikabarkan Telah Terserap 50 Persen, Pengamat Sebut Investor Yakin Rencana Bisnis BRI

Penyerapan rights issue BRI yang sangat positif saat maraknya aksi korporasi di pasar modal dinilai wajar ketika investor publik berpikir rasional.

Penasehat Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) Edwin Sebayang, investor akan melihat alasan utama ditempuhnya aksi korporasi itu. Edwin menuturkan, ada sejumlah faktor yang mendorong emiten gelar rights issue pada 2021. Faktor itu antara lain pemenuhan kebutuhan modal kerja, pendanaan ekspansi bisnis, kebutuhan membayar utang.

Sementara itu, BRI akan memakai dananya untuk permodalan sumber pertumbuhan baru yang sangat menjanjikan ke depan melalui Holding UMi.

"Dari perspektif investor paling bagus kalau dia (emiten) me-rights issue bukan untuk bayar utang, tapi kelihatan rights issue ini karena memang ada tuntutan untuk ekspansi kemudian karena pemegang saham pengendali menambah modalnya mau tidak mau harus rights issue supaya tidak terjadi dilusi. Itu yang terjadi pada saham-saham BUMN,” kata dia.

Oleh karena itu, pengembangan bisnis ke depan, menurut dia akan menjadi pertimbangan utama investor untuk subscribe atau menebus rights issue itu.

Analis pasar modal dan ekonom dari LBP Institute Lucky Bayu Purnomo sependapat dengan Edwin. Ia menilai, orientasi pasar saat ini masih melihat emiten yang memiliki status fundamental yang baik dan berkomitmen menambah modal untuk pengembangan bisnis dan kemampuan ekspansi pada masa mendatang. Selain itu, untuk diversifikasi portofolio usaha.

"Pasar saat ini masih melihat market cap yang cukup besar pada emiten-emiten yang memiliki status fundamental yang baik,” ujar Lucky.

Ia menambahkan, ramainya rights issue sebagai momentum bagi pelaku pasar melihat perebutan dana itu kepada emiten-emiten yang sebenarnya memiliki proses pengelolaan yang baik. “Untuk itu kita harus melihat sektor yang menarik,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu RK menuturkan, sejauh ini memang rencana rights issue masih berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Viviana menuturkan, perseroan sangat yakin dan percaya, aksi korporasi ini akan disambut positif oleh stakeholders atau pemangku kepentingan.

"Mengingat, sebenarnya investment thesis yang kami usung ini tidak hanya membawa economic value namun juga social value," tutur dia.

Viviana menambahkan, dengan pembentukan ekosistem ini, pihaknya berharap dapat memperluas akses layanan keuangan formal yang lebih terintegrasi dalam satu ekosistem. Dengan demikian dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha di segmen ultra mikro dalam program pemberdayaan yang tentunya akan meningkatkan skala bisnisnya.

Melalui Holding UMi yang didanai hasil rights issue, upaya pembentukan ekosistem usaha ultra mikro terbesar di Indonesia ini menurut dia akan membawa sinergi baik dari sisi revenue enhancement maupun cost efficiency.

Dalam prospektus yang diterbitkan Selasa, 31 Agustus 2021, manajemen BRI menawarkan sebanyak[1]banyaknya 28,213 miliar Saham Baru Seri B atas nama dengan nilai nominal Rp50 per saham atau sebanyak[1]banyaknya 18,62 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I.

Harga pelaksanaan rights issue BBRI Rp3.400 per lembar saham. Pemerintah melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam BRI dengan cara penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang (Inbreng) sesuai PP No. 73/2021.

Seluruh saham Seri B milik pemerintah dalam PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dialihkan kepada BRI melalui mekanisme inbreng. Nilai total PMHMETD I yang telah memperhitungkan inbreng) serta eksekusi hak Pemegang Saham Publik adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp95,92 triliun.

Dari total dana tersebut, nilai inbreng sebesar Rp54,77 triliun dan sisanya Rp41,15 triliun apabila seluruh pemegang saham publik mengeksekusi haknya sesuai porsi masing-masing.

Adapun proses pembentukan Holding UMi telah mencapai tahap final dengan ditandatanganinya pengalihan saham (Inbreng) Pegadaian dan PNM kepada BRI selaku induk Holding UMi, pada Senin, 13 September 2021.

Dia pun menuturkan, potensi besar pertumbuhan segmen usaha ultra mikro nasional dengan mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM.

Pada 2019 terdapat 65 juta usaha mikro di Indonesia. Sekitar 46 juta di antaranya membutuhkan pendanaan. Adapun sekitar 20 juta usaha ultra mikro yang telah memperoleh akses pendanaan dari sumber formal seperti bank, BPR, perusahaan gadai, koperasi maupun lembaga keuangan lainnya.

Sekitar 12 juta usaha ultra mikro lainnya mendapatkan akses pendanaan dari sumber informal seperti keluarga, kerabat dan lembaga informal lainnya. Sehingga masih terdapat sekitar 14 juta usaha ultra mikro yang belum memiliki akses pendanaan sama sekali, baik dari sumber formal maupun informal. “Inilah yang akan menjadi target pertumbuhan bisnis ultra mikro ke depan,” tutur Viviana.