Provident Agro Tebar Dividen Rp 304,26 Miliar

Adapun tata cara pembagian dividen tunai yang diatur adalah sebagai berikut:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan atau recording date pada 24 Januari 2022 dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan 24 Januari 2022.

2. Bagi pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para pemegang saham membuka rekening.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Bagi pemegang Saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Jalan Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 24 Januari 2022 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri tersebut dikenakan Pph sebesar 30 persen.

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

(WP Badan DN) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOP DN) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, dividen tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi  persyaratan Peraturan Direktur Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan  Penghindaran Pajak Berganda serta menyertakan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai  yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20 persen.

Reporter: Elizabeth Brahmana