Begini Program Anak Usaha ITMG di Embalut saat Masuki Pascatambang

Disamping itu, menyadari perseroan hanya akan besar manakala tumbuh bersama masyarakat, KTD senantiasa menggandeng masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah dan mengembangkan perikehidupannya dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat.

Program-program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dijalankan mencakup bidang pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil dan pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial-budaya, infrastruktur, lingkungan dan kelembagaan.

PPM KTD dirancang untuk mendukung Pemerintah mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang menyasar empat desa utama.

Program PPM KTD beberapa di antaranya telah mendapatkan anugerah pada berbagai ajang seperti Indonesian Sustainable Goals Award (ISDA) 2019 untuk Program Bank Sampah yang masuk kategori “partisipasi produk ramah lingkungan dan daur ulang melalui pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.” Bank Sampah selain menggerakkan ekonomi juga mendorong masyarakat berperan sebagai agen pemelihara lingkungan.

Di bidang pendidikan, PPM KTD meraih CSR Awards untuk Peringkat 1 Kategori Pendidikan CSR Awards tahun 2020. Di bidang Kesehatan, PPM KTD membangun sarana air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas kesehatan ibu dan anak serta dukungan terhadap kegiatan posyandu Perusahaan juga mencegah penyebaran Covid-19 dengan memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) bagi rumah-rumah sakit setempat.

KTD menerima pengakuan berupa Anugerah PROPER Nasional 2019-2020 Peringkat Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Anugerah PROPER Daerah 2019-2020 Peringkat Hijau Regional PROPER 20 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tahapan Pascatambang KTD menjalankan Program Pascatambang berdasarkan dokumen yang telah disetujui oleh Pemerintah dan dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Tenggarong Seberang beserta beberapa desa di lingkar tambang.

Dalam periode pascatambang tersebut, KTD tetap berkewajiban untuk menjaga wilayah Izin Usaha Pertambangan dan seluruh aset yang dimilikinya untuk kurun waktu 4 tahun hingga seluruh kewajiban dan seluruh kegiatan pascatambang diselesaikan.

Program Pascatambang yang dijalankan KTD meliputi demobilisasi internal, penyelesaian kewajiban reklamasi dan revegetasi, menjalankan reklamasi bentuk lain, serta melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan lingkungan.

Kegiatan reklamasi meliputi penyemaian di rumah pembibitan, penataan lahan, penebaran zona pengakaran, pemantauan mutu tanah, penanaman, perawatan, dan pemantauan. Seluas 858 hektare dikembalikan sebagai lahan revegetasi.

Kolam-kolam bekas lubang tambang yang telah diterima oleh Pemerintah sebagai void dan terisi air semenjak 2020, akan dimanfaatkan sebagai embung / sumber air irigasi sawah bagi Desa Kerta Buana, Desa Bangun Rejo, dan pondok pesantren.

Untuk itu, Perusahaan akan membangun pintu air dan saluran drainase dan memantau baku mutu kualitas air.

Perusahaan juga memastikan agar lubang-lubang bekas tambang tetap aman bagi warga dengan memasang pagar, tanggul pengaman, dan rambu-rambu informasi dan larangan.

Program PPM pascatambang KTD meliputi Desa Embalut, Desa Bangun Rejo, Desa Kerta Buana, dan Desa Separi yang berada pada Ring 1 Perusahaan.

Program yang dijalankan meliputi kesehatan, kewirausahaan, pedidikan, pemasangan jaringan listrik, pertanian terpadu, pengolahan pascapanen, bank sampah, bantuan kegiatan sosial budaya, dan penguatan Badan Usaha Milik Desa.

Program pascatambang KTD ini akan melibatkan sekitar 1000 orang warga setempat dalam pelaksanaannya. Perusahaan juga telah melakukan pelatihan kewirausahaan bagi karyawan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan niaga disamping pemberian pesangon yang layak.

KTD akan berupaya agar program pascatambang ini dapat memenuhi kriteria pengelolaan lahan bekas tambang serta memenuhi standar kriteria keberhasilan yang telah disetujui dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan seperti telah dituangkan di dalam dokumen rencana pascatambang.

Oleh sebab itu, warga masyarakat, pemerintah, dan seluruh pihak yang berkaitan, diharapkan dapat memberikan dukungan atas program pascatambang ini sehingga KTD dapat memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.