Astra Agro Lestari Siap Alokasikan Produksi Olein untuk Domestik

Santosa menambahkan, hal itu sekaligus mengklarifikasi pengusaha refinary tidak semuanya hanya mencari laba. Namun, lebih pada batasan dan perizinan yang semula disiapkan untuk ekspor, kemudian ada perubahan kebijakan untuk suplai dalam negeri. Sehingga implementasinya tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat.

"Terutama juga dengan kontrak-kontrak yang sudah dimulai dengan buyer yang ada di luar negeri, karena itu bisa menimbulkan dampak default. Karena nature-nya adalah B2B dan ekspor selama 10 tahun terakhir yang sudah membangun refinary di 2014 ke atas terutama,”

“Kami tidak memiliki kemampuan sebenarnya untuk melakukan distribusi domestik ritel apalagi sampai ke pasar basah. Dan untuk melakukan itu tentu tidak mudah karena awalnya desain model bisnisnya adalah B2B, kalau sekarang harus B2C. Mencari distributor yang kredibel yang tidak nanti menyelewengkan, itu juga tidak mudah,” imbuh Santosa menegaskan.

Hal itu juga yang mendasari pemikiran Santosa mengenai rawannya tersandung Tipikor. Di satu sisi, jika tidak diklaim dengan dana subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), perusahaan bisa tekor karena harga CPO hari ini sudah di atas Rp 15.000 atau Rp 16.000. Belum termasuk biaya pengolahan dan biaya distribusinya.

"Tapi kalau itu ternyata kita klaim kepada dana subsidi BPDPKS dan di lapangan terjadi penyelewengan oleh pengecer atau distributor, ya kita akan terlibat. Atau dianggap terlibat dalam konteks merugikan keuangan negara. Itu kenapa saya merasa bahwa bisnis olein ini seperti berjalan di jembatan sirotol mustaqim. Enggak hati-hati masuk neraka kita," beber Santosa.

Meski begitu, Santosa mengatakan Astra Agro Lestari siap alokasikan 100 persen produksi olein di dalam negeri. Catatannya, perseroan perlu campur tangan pemerintah untuk akomodasi regulasi dan perizinan agar tidak berbenturan dengan regulasi lainnya.

"Kami siap mengalokasikan 100 persen produksi olein untuk dalam negeri tetapi harus dibantu koordinasi dari instansi pemerintah agar tidak menabrak perizinan-perizinan yang tadinya sudah diberikan kepada industri,” pungkasnya.