Garuda Indonesia Geber Rencana Rights Issue dan Private Placement

Sebelumnya, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 12 Agustus 2022. Rapat tersebut akan membahas mengenai rencana rights issue perseroan serta penyertaan modal dari pemegang saham publik.

Sebelumnya, usulan rencana perdamaian yang diajukan perseroan di Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat telah disetujui oleh para kreditur melalui voting pada 17 Juni 2022.

Rencana perdamaian itu telah dihomologasi atau disahkan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat pada 27 2022. Dalam rangka mengimplementasikan rencana bisnis perusahaan, perseroan akan melakukan serangkaian proses untuk mendapatkan pendanaan dari pemegang saham dan para kreditur.

Salah satunya penerbitan saham baru melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun dengan skema right issue, bersamaan dengan konversi obligasi wajib konversi (OWK) melalui PT SMI sebesar Rp 1 triliun.

Selain itu, perseroan juga akan melakukan penyertaan modal dari pemegang saham lain atau publik yang nilainya belum ditentukan.

"Penyertaan modal pemegang saham lain atau publik yang dikonversi dari hutang akan ditentukan nanti pada RUPSLB yang direncanakan 12 Agustus mendatang,” ujar Direktur PT Garuda Indonesia Tbk Prasetio, ditulis Jumat (1/7/2022).

Lebih lanjut, saat ini perseroan tengah menyiapkan rencana kerja untuk menekan hutang dari USD 10 miliar menjadi USD 5 miliar. Bersamaan dengan itu, perseroan menargetkan EBITDA dapat mencapai USD 1,5 miliar di 2024. Keyakinan itu merujuk pada tren pemulihan asus penumpang yang mulai ramai pasca pembatasan selama pandemi covid-19.

"Untuk OWK SMI Rp 1 triliun dan konversi utang menjadi saham dari beberapa kreditur, termasuk lessor dan juga subject to claim settlement akan diselesaikan dalam 30 hari setelah PKPU,” imbuh dia.

Adapun dana hasil rights issue akan dialokasikan untuk restorasi pesawat. Di mana saat ini terdapat 30 pesawat yang dioperasikan perseroa, dan ditargetkan bertambah menjadi 70 unit.

"Sejumlah pesawat under maintenance dan grounded ini akan kita hidupkan kembali dengan PMN,” kata dia.

Selain itu, dana hasil rights issue akan dialokasikan untuk biaya  restrukturisasi. Di antaranya dianggarkan untuk minimum cash serta restrukturisasi operasional melalui perbaikan business proses. Termasuk efisiensi biaya sewa pesawat yang harus dibayar secara disiplin sesuai kesepakatan agar tidak menimbulkan default.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan memberikan dana Rp 7,5 triliun untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia Tbk. Dengan catatan, jika semua kreditur menyetujui proposal restrukturisasi yang diajukan.

"Kita akan memberikan penyelamatan Garuda sebesar Rp 7,5 triliun kalau sudah disetujui dengan 365 perwakilan kreditur," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 1 Juli 2022.

Saat ini baru 347 atau 95,07 persen dari 365 kreditur yang menyetujui proposal permohonan restrukturisasi utang Garuda. Sehingga Garuda harus berupaya mendapatkan persetujuan dari debitur agar dana dari pemerintah bisa dicairkan.

"Ini capaian yang bisa memberikan jalan baru untuk Garuda agar bisa kembali terbang dan sehat," kata Sri Mulyani.

Sebagai informasi sisa dana cadangan IPPEN Garuda sebesar Rp 7,5 triliun telah disetorkan ke negara. Sedangkan dana penyelamatan Garuda Indonesia yang diberikan pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PNM).

Sebelumnya, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun menemukan sisa dana investasi pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2020 dan 2021 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp7,5 triliun tidak dapat disalurkan.

BPK pun merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengembalian sisa dana investasi pemerintah kepada maskapai pelat merah tersebut ke kas umum negara.

"Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah, antara lain agar mengembalikan sisa dana investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional kepada PT Garuda Indonesia sebesar 7,5 triliun ke rekening kas umum negara," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (23/6).