RUPS Garuda Indonesia Rombak Jajaran Direksi, Salman El Farisy Jadi Direktur Human Capital

Sebelumnya, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menunda agenda persetujuan pemegang saham terkait penambahan modal dengan mekanisme rights issue dan private placement dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 12 Agustus 2022.

Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Jumat (12/8/2022),  direksi PT Garuda Indonesia Tbk mengumumkan pembahasan mengenai mata acara kedua RUPSLB yang sebelumnya direncanakan pada 12 Agustus 2022, akan ditunda dan dijadwalkan kembali pada 26 September 2022.

Hal ini merujuk pada panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan RUPSLB PT Garuda Indonesia Tbk pada 21 Juli 2022 dan perubahan tambahan atas keterbukaan informasi kepada pemegang saham PT Garuda Indonesia Tbk pada 10 Agustus 2022.

Manajemen PT Garuda Indonesia Tbk menyatakan penundaan agenda tersebut dilakukan oleh perseroan mengingat nilai nominal saham baru dan harga pelaksanaan akan ditentukan lebih lanjut dengan pertimbangkan hasil penilai independen berdasarkan laporan keuangan tengah tahunan 2022.

Perseroan menyatakan laporan keuangan tengah tahunan 2022 itu hingga kini masih dalam proses penyelesaian audit.

"Langkah ini kami lakukan sejalan dengan komitmen perseroan untuk senantiasa mengedepankan prinsip kepatuhan dan kehati-hatian dalam setiap tahapan mekanisme restrukturisasi yang saat ini dijalankan,” tulis manajemen perseroan.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Hal ini selaras dengan fundamental penting transformasi kinerja perseroan yakni penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh lini bisnisnya.

"Adapun untuk mata acara rapat lainnya sesuai panggilan rapat yang telah kami publikasikan pada 21 Juli 2022 akan tetap dilakukan pembahasan,” tulis manajemen perseroan.

Berkenaan dengan penundaan pembahasan mata acara kedua rapat, perseroan tidak akan melakukan panggilan ulang. Perseroan akan mengumumkan kembali perubahan dan atau tambahan atas keterbukaan informasi selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum rapat.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat pada 26 September 2022 adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 20 Juli 2022 hingga pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Juli 2022.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginformasikan, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bakal segera dicairkan pada Agustus 2022. Jumlah suntikan modal tersebut sebesar Rp 7,5 triliun.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, PMN untuk maskapai pelat merah tersebut sudah dibahas dan akan segera diterbitkan aturannya sebagai payung hukum pencairan.

"Tadi sudah dibahas, kemudian akan segera dikejar. PMN itu kan perlu PP, PP-nya akan kita kejar untuk kita selesaikan segera dalam waktu dekat ini. Kalau PP kan perlu waktu, tapi paling tidak di bulan-bulan ini," ujar Susi Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Tak hanya Garuda Indonesia, pemerintah juga setuju untuk segera mencairkan PMN untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 3 triliun. Namun, suntikan modal untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN belum diputuskan.

"Hari ini kebetulan bahas tiga (PMN). Yang Garuda sudah disetujui, yang Waskita Karya sudah disetujui, yang BTN perlu didalami lagi angkanya," kata Susi.

Adapun penyertaan PMN ini dimaksudkan untuk kembali menyehatkan keuangan Garuda Indonesia pasca PKPU, di samping melaksanakan penerbitan saham baru (right issue) tahun ini.

Right issue tersebut bakal dilaksanakan selama dua kali. Right issue pertama dilakukan pada kuartal III 2022 dengan proses penginjeksian penyertaan modal negara senilai Rp 7,5 triliun.

Dalam proses right issue pertama ini, porsi saham pemerintah di Garuda Indonesia bakal bertambah dari 60,54 persen menjadi 65 persen.

Pasca kondisi keuangan lebih sehat, porsi saham pemerintah akan kembali berkurang menjadi 51 persen setelah investor swasta masuk. Itu dilakukan saat right issue kedua yang rencananya digelar pada akhir 2022.