Adhi Karya Bidik Kontrak Rp 3,5 Triliun dari Proyek IKN

Sebelumnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mengantongi kontrak senilai Rp 17,3 triliun hingga Senin 12 September 2022. Nilai kontrak itu termasuk sebagian berasal dari proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp 1,5 triliun.

“Per Agustus kontrak kita Rp 16,3 triliun. Update per Jumat lalu, ada tambahan kontrak baru Rp 1,1 triliun. Sehingga per hari ini kita sudah membukukan kontrak Rp 17,3 triliun,” ungkap Direktur Human Capital dan Sistem Adhi Karya Agus Karianto dalam Public Expose Live 2022, Senin (12/9/2022).

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  mengadakan tender untuk 19 paket pekerjaan infrastruktur IKN. Dari jumlah itu, perseroan telah mendapatkan empat paket senilai Rp 1,5 triliun. Setengah dari target kontrak yang diperoleh dari IKN untuk tahun ini, yakni sebesar Rp 3–Rp 3,5 triliun.

“Jadi sementara 1,5 sudah kita dapatkan dari target Rp 3– Rp 3,5 triliun untuk IKN tahun ini,” imbuh Agus.

Pembangunan infrastruktur yang masih menjadi bagian proyek prioritas pemerintah pada 2023, membuat Manajemen yakin bahwa pasar sektor konstruksi ke depan tetap cerah dengan beberapa strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dengan berbagai prospek bisnis yang berkelanjutan.

Selain terus memperbesar pangsa pasar konstruksi Pemerintah, ADHI juga secara selektif menangkap peluang sektor konstruksi lain.

Seperti manfaatkan peluang pasar konstruksi sektor perkeretaapian dalam negeri dan regional, memaksimalkan potensi sektor properti Adhi Karya yang memiliki keunikan produk dan layanan, serta menyasar peluang pasar konstruksi yang berbasis sektor lingkungan, seiring dengan perhatian yang tinggi terhadap pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals melalui kegiatan Green Economy.

Sebelumnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) akan segera melaksanakan penambahan modal melalui penawaran umum terbatas (PUT) II dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Dalam aksi tersebut, perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 7.121.658.184 lembar saham baru seri B dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Pelaksanaan rights issue ini sehubungan dengan penyertaan modal negara (PMN) oleh pemerintah selaku pemilik saham Adhi Karya dengan porsi 51 persen. Dalam aksi tersbeut, pemerintah akan melakukan penyertaan sebesar paling banyak Ro 1,98 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan rencana rights issue melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada 7 April 2022.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUT II baik dari pemegang saham pengendali maupun dana publik, sekitar Rp 1,4 triliun akan dialokasikan untuk proyek Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo. Lalu sekitar Rp 0,4 triliun untuk proyek Tol Yogyakarta-Bawen, dan sekitar Rp 0,2 triliun untuk SPAM Karian-Serpong (Timur).

Jika terdapat sisa dana hasil PUT II, akan dialokasikan untuk penyertaan dan modal kerja konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Non PSN di antaranya Proyek Jalan Tol, Preservasi Jalan Lintas, SPAM, Pengelolaan Limbah dan Proyek Infrastruktur lainnya.