Emiten Milik Nortstar Delta Dunia Makmur Perpanjang Periode Buyback Saham

Sebelumnya, PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) membagikan dividen interim tunai untuk tahun buku 2022 sebesar USD 5,15 juta atau sekitar Rp 80,45 miliar (asumsi kurs Rp 15.622 per dolar AS).

Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Kamis (8/12/2022), keputusan pembagian dividen interim 2022 itu sesuai keputusan sirkuler direksi dan komisaris pada 5 Desember 2022.  Pembagian dividen interim 2022 Delta Dunia Makmur berdasarkan dari laba bersih perseroan hingga akhir September 2022 dan akan dibagikan kepada pemegang saham yang berhak.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2022, perseroan membukukan laba bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar USD 20,58 juta, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar USD 90,92 juta dan total ekuitas USD 254,06 juta.

Berikut jadwal pembagian dividen interim tunai:

1.Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen atau cum dividen

-Pasar regular dan negosiasi pada 15 Desember 2022

-Pasar tunai pada 19 Desember 2022

2.Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividend)

-Pasar regular dan negosiasi pada 16 Desember 2022

-Pasar tunai pada 20 Desember 2022

3.Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen pada 19 Desember 2022

4.Pengumuman kurs konversi dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada 19 Desember 2022

5.Tanggal pembayaran dividen pada 30 Desember 2022

Sebelumnya, manajemen PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) meningkatkan kepemilikan saham di Asiamet Resources Limited (ARS) lantaran memperluas usaha di luar sektor batu bara.

Hal itu disampaikan perseroan saat diminta penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Minggu (20/11/2022).

PT Delta Dunia Makmur Tbk menambah kepemilikan saham dari 15,3 persen menjadi 24,2 persen di Asiamet Resources Limited pada 14 November 2022. 

"Perseroan secara aktif memperluas cakupan usahanya di luar batu bara termal ke komoditas lainnya. Batu bara termal saat ini menjadi kegiatan usaha perseroan melalui anak usahanya, PT Bukit Makmur Mandiri Utama,” tulis Presiden Direktur Delta Dunia Makmur Ronald Sutardja dalam keterbukaan informasi BEI.

Ia menulis, ARS memiliki aset tembaga yang menjanjikan di Indonesia sehingga menambah kepemilikan dalam ARS akan mempercepat pertumbuhan bisnis perseroan ke dalam komoditas transisi energi.

Selain itu, perseroan meningkatkan kepemilikan saham di AS seiring hubungan strategis dengan ARS baik dari sisi kepemilikan saham dan hubungan kerja akan memperkuat posisi perseroan sebagai kontraktor pilihan untuk pembangunan dan penambangan proyek ARS yang sedang berlangsung.

"Dengan menunjukkan kemampuan dalam mengembangkan proyek tembaga ARS akan membantu perseroan memperluas bisnis jasa pertambangannya ke dalam komoditas tembaga dan komoditas lainnya,” tulis dia.

Dengan menambah saham di ARS tersebut, perseroan menilai dapat memberikan peluang pada masa mendatang untuk mempertimbangkan investasi pada proyek-proyek utama ARS untuk memperluas eksposurnya di luar sektor batu bara.

“ARS terutama bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengembangan mineral, berfokus pada tembaga dan tembaga-emas di Indonesia. Proyek unggulan ARS adalah proyek tembaga BKM yang terletak di wilayah timur kontrak karya Kalimantan Surya Kencana,” tulis Ronald.

Adapun kontrak karya KSK dimiliki sepenuhnya oleh ARS dan terletak di sebelah barat laut Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Ia juga menjelaskan kepemilikan perseroan dalam ARS baik langsung dan tidak langsung hanya 24,2 persen. "Perseroan tidak memiliki kemampuan dan wewenang untuk menentukan langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan kebijakan ARS,” tulis dia.

Peningkatan kepemilikan ARS menjadi 24,2 persen, perseroan akan membukukan investasi menggunakan equity method. "Berdasarkan PSAK 65, peningkatan kepemilikan ARS oleh perseroan tidak memenuhi syarat atas pengendalian terhadap ARS sehingga tidak ada kewajiban bagi perseroan untuk mengkonsolidasikan ARS ke dalam laporan keuangan konsolidasi perseroan,” tulis Ronald.

Ronald menyatakan, transaksi peningkatan kepemilikan perseroan pada ARS tidak memenuhi definisi, atau salah satu kriteria transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK Nomor 17/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.