Pakar Hukum Bisnis Sebut Masyarakat Tak Perlu Khawatirkan IPO PGE

Menurut dia, hal itu juga terlihat dari sejumlah perusahaan BUMN yang melepas sahamnya ke publik. Apabila perusahaan tersebut dalam kondisi sehat, tidak bermasalah, tentu akan menguntungkan para investor.

"Kalau tidak prospek, mengapa investor taruh (modal) di situ. Nanti dapatnya malah capital loss," ujarnya.

Proses IPO perusahaan dengan kode PGEO tersebut, dijadwalkan berlangsung 20-22 Februari, setelah itu, dilanjutkan dengan pencatatan efek di lantai bursa pada 24 Februari 2023.

Sebelumnya PT Pertamina Geothermal Energy Tbk telah mengantongi pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk IPO di Bursa Efek Indonesia.

Penawaran Umum Perdana (initial public offering/IPO) PT Pertamina Geothermal (PGE) menarik untuk dicermati. Mengingat status perusahaan sebagai badan usaha milik negara (BUMN), Pengamat Pasar Modal, Adler Haymans Manurung mewanti agar jangan sampai ada pemburu rente dalam gelara IPO PGE.

Sebagai gambaran, Adler menyeburkan Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan Krakatau Steel Tbk (KRAS) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu. Ia berharap hal serupa jangan sampai terjadi pada IPO PGE, sehingga perusahaan nantinya akan sepenuhnya dimiliki oleh publik sebagai pemegang saham mayoritas.

“Pembagian sahamnya harus kita perhatikan. Jangan sampai pemburu rente yang dapat banyak. Bila perlu semua orang disuruh ikut. Jangan dijual ke asing. satu orang satu loy kalau murah,” kata dia dalam siniar Polemik Trijaya bertajuk IPO Sektor Strategis, Apa Manfaatnya? Sabtu (18/2/2023).

Informasi saja, PGE telah mematok harga pelaksanaan IPO sebesar Rp 875 per saham. Pembelian minimum di sekuritas bassnya sebanyak 1 lot atau setara 100 lembar saham.

Sehingga investor setidaknya perlu merogoh kocek Rp 875 ribu untuk dapat memiliki saham PGE. adapun total saham yang ditawarkan perseroan dalam IPO yakni sebanyak-banyaknya 10,35 miliar saham baru, setara 25 persen dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah IPO.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade memastikan tidak akan ada pemburu rente yang ikut IPO PGE. Dia memastikan untuk mengawasi hal itu dengan keyakinan transparansi menjadi keniscayaan di era digital dewasa ini.

“Kalau memang rakyat Indonesia bisa beli 1 lot per orang, inshaallah pemburu rente juga tidak ada ruang untuk main. Jadi PGE juga tidak akan main-main, kalau ini terjadi akan masuk dalam pengawasan DPR karena sekarang tembok bisa bicara. Sekarang jamannya viral, tidak ada yang bisa ditutupi. Tidak ada juga orang kuat. Karena sekali viral, bisa selesai,” imbuh Andre.