Profil Robertus Billitea, Direktur Utama IFG yang Diangkat Jadi Komisaris BNI

Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) bakal menggelar aksi korporasi pembelian kembali (buyback) saham perseroan dengan dana Rp 905 miliar atau 10 persen dari total modal disetor.

Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (11/3/2023), Manajemen BNI menjelaskan, rencana buyback disiapkan Perseroan dengan tujuan untuk mengimbangi tekanan jual di pasar saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sedang berfluktuasi.

Selain itu, buyback saham digelar untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa perseroan memandang harga saham saat ini tidak mencerminkan fundamental perseroan yang terus membaik.

Valuasi saham perseroan (Price to Book Value) per 8 Maret 2023 sebesar 1,22 kali, berada di bawah rata-rata 10 tahun yang sebesar 1,40 kali. Kondisi ini mengindikasikan saham perseroan saat ini masih undervalued.

Aksi korporasi tersebut bakal digelar usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Lantaran, aksi buyback saham ini perlu memperhatikan pasal 2 ayat (3) POJK 30/2017 yang mengatur bahwa pembelian kembali saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS serta pasal 17 dan pasal 18 POJK 30/2017 yang mengatur terkait pengalihan saham hasil pembelian kembali.

Sementara itu, perseroan telah melakukan Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 perseroan. RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan (RUPST) akan diselenggarakan pada 15 Maret 2023.

Kemudian, mata acara Kelima RUPST adalah persetujuan atas rencana pembelian kembali saham (buyback) perseroan dan pengalihan saham hasil buyback yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock).

Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) memutuskan memberikan dividen sebesar 40 persen dari laba bersih atau Rp 7,32 triliun.

Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar menuturkan, pihaknya membagikan dividen sebesar 40 persen dari laba bersih. Angka tersebut meningkat 2,69 kali lipat dari total dividen tahun buku 2021 senilai Rp 2,72 triliun.

"Dengan demikian nilai dividen per lembar saham kali ini ditetapkan Rp 392,78 atau lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar Rp 146," kata Royke dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/3/2023).

Sementara itu, dengan memperhitungkan komposisi saham milik Pemerintah yang sebesar 60 persen, maka perseroan akan menyetorkan dividen senilai Rp4,39 triliun ke rekening kas umum negara. 

"Atas kepemilikan 40 persen saham publik senilai Rp 2,92 triliun akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing," kata dia.

Sedangkan sebesar 60 persen dari laba bersih perseroan atau senilai Rp10,98 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha berkelanjutan BNI ke depan. 

Perseroan tetap optimistis dapat membukukan pertumbuhan kinerja positif seiring dengan agenda transformasi yang masih berjalan pada 2023.  

Dia bilang, kenaikan rasio pembayaran dividen menjadi 40 persen pada tahun ini dilakukan seiring dengan kinerja keuangan perseroan yang terus membaik dengan capaian laba Rp18,3 triliun pada 2022.   

BNI juga mampu mengelola rasio kecukupan permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) pada level yang sehat mencapai 19,3 persen pada Desember 2022, sehingga kami memiliki kapasitas untuk membagi dividen dengan rasio dan nilai yang lebih besar.