Sarana Menara Nusantara Kantongi Pendapatan Rp 11 Triliun pada 2022

Sebelumnya, PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) melalui anak usahanya, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PRTL) atau dikenal sebagai Protelindo, melakukan penerbitan obligasi berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun  2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp 2,9 triliun.

Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Minggu (5/3/2023), obligasi ini terdiri dari dua seri, yaitu obligasi seri A dan seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100 persen dari jumlah pokok obligasi. 

Untuk rinciannya, jumlah obligasi seri a yang ditawarkan adalah sebesar Rp 2,76 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35 persen per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sedangkan, jumlah obligasi seri B yang ditawarkan anak usaha Sarana Menara Nusantara ini adalah sebesar Rp 145,35 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60 persen per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 21 Juni 2023 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada 31 Maret 2024 untuk seri A dan 21 Maret 2026 untuk seri B.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun 2023 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk melunasi dan pembayaran sebagian dari utang bank perseroan.

Apabila dana hasil penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap ini tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal perseroan atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Jika terdapat sisa dana, maka akan digunakan untuk modal kerja perseroan, antara lain pembayaran hutang usaha, beban operasional, beban penjualan dan pemasaran, atau beban umum dan administrasi.

Protelindo menunjuk PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Selain itu, PT Bank Permata Tbk (BNLI) ditunjuk wali amanat.

Jadwal

Tanggal Efektif: 29 Juli 2022

Masa Penawaran Umum: 15-16 Maret 2023

Tanggal Penjatahan: 17 Maret 2023

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 21 Maret 2023

Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 21 Maret 2023

Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia: 24 Maret 2023 

Sebelumnya, anak usaha emiten menara PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Iforte Solusi Infotek (Iforte) dan PT Abadi Tambah Mulia Internasional (ATMI) menandatangani perjanjian pengambilan saham baru pada 21 Desember 2022.

Wakil Direktur Utama PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Adam Gifari mengatakan, iForte melakukan pengambilalihan 23,72 persen saham baru dari total saham yang telah dikeluarkan. Nilai transaksi yakni sebesar Rp 249 miliar.

ATMI adalah penyedia jaringan ATM independen di Indonesia yang memiliki lebih dari 5.000 mesin ATM yang tersebar di Sumatra, Jawa dan Sulawesi.

Operasional ATMI didukung oleh Seven Bank Ltd dan Sociofuture Ltd yang sudah sangat berpengalaman dalam mengelola bisnis jaringan ATM independen di Jepang, Amerika Serikat, dan Filipina, serta PT Alto Network yang menyediakan jaringan switching ke seluruh bank di Indonesia.

“Sehubungan dengan transaksi, pada saat yang sama, iForte bersama dengan pemegang saham ATMI lainnya yakni Seven Bank Ltd, Sociofuture Ltd dan PT Alto Network telah menandatangani perjanjian usaha patungan terkait dengan pengelolaan ATMI,” imbuh Adam dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (23/12/2022).

Adam menambahkan, informasi atau fakta material yang diungkapkan ini tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan