Sukses

PP Presisi Bidik Kontrak Baru Pertambangan hingga Rp 7 Triliun pada 2023

Seiring momentum pertumbuhan yang kuat di sektor pertambangan dan kebijakan perluasan hilirisasi, PT PP Presisi Tbk (PPRE) menargetkan kontrak baru Rp 6 triliun-Rp 7 triliun dari sektor tambang pada 2023.

Liputan6.com, Jakarta - Emiten pelat merah jasa pertambangan dan konstruksi yang berbasis alat berat, PT PP Presisi Tbk (PPRE) membidik perolehan kontrak baru Rp 6 triliun - Rp 7 triliun dari sektor jasa pertambangan pada 2023. Kontrak baru tersebut meningkat 20-30 persen dari tahun sebelumnya.

Direktur Utama PP Presisi I Gede Upeksa Negara menuturkan, target tersebut akan didukung oleh momentum pertumbuhan yang kuat di sektor pertambangan Indonesia, serta kebijakan perluasan hilirisasi yang diambil Pemerintah salah satunya Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam rangka mengurangi ketergantungan pada pasokan batubara dan pengurangan dampak karbon.

"Kami percaya saat ini adalah waktu yang tepat untuk memfokuskan sumber daya dan energi kami di sektor jasa pertambangan seperti perolehan kontrak baru dengan target kontrak baru dalam rentang Rp 6-7 triliun, atau meningkat 20-30 persen dari tahun sebelumnya, yang mana perolehan kontrak pada jasa pertambangan terus meningkat dari tahun ketahun sesuai dengan target perseroan," kata I Gede dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (7/6/2023).

Menurut ia, keberhasilan PPRE dalam perolehan kontrak baru di sektor jasa pertambangan pada 2022 yang mencapai 55 persen dari total kontrak, PPRE optimis untuk terus berfokus pada perolehan kontrak baru di sektor jasa pertambangan nikel sebagai sumber recurring income perseroan dengan jangka waktu kontrak yang lebih panjang.

Di samping itu, dalam upaya untuk perluasan portofolio pertambangan, PP Presisi telah mengumumkan rencana untuk merambah ke dalam pertambangan mineral lainnya seperti bauksit dan emas, selain pertambangan nikel yang saat ini sedang dikerjakan. 

 

 

2 dari 4 halaman

Strategi Perseroan

Sebagai bagian dari komitmen perseroan pada jasa pertambangan, perseroan saat ini memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Izin ini memberikan kepercayaan dan otoritas kepada perseroan untuk melakukan kegiatan di seluruh spektrum jasa pertambangan.

"Dengan fokus strategis baru ini, PP Presisi menunjukkan kepada stakeholders dan shareholders bahwa mereka bukan hanya ahli dalam bidang konstruksi sipil, tetapi juga berupaya untuk menjadi pemain kunci dalam industri pertambangan," imbuhnya.

PP Presisi bergerak di bidang jasa pertambangan sebagai kontraktor secara komprehensif yakni mulai dari mining development infrastructure seperti pekerjaan pembangunan dan maintenance jalan hauling dan pembangunan infrastruktur tambang lainnya (stockpile, jembatan, dan lain-lain) hingga pekerjaan mining contractor mulai dari pengupasan lapisan tanah penutup (overburden) hingga pengangkutan ore nickel (hauling services).

3 dari 4 halaman

Gelar RUPSLB, PP Presisi Rombak Jajaran Pengurus

Sebelumnya, PT PP Presisi Tbk (PPRE) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis, 23 Februari 2023. 

RUPSLB ini dipimpin oleh Nur Rochmad selaku Komisaris Independen dan dihadiri oleh sejumlah pemegang saham dengan satu mata agenda pembahasan yakni perubahan pengurus Perseroan.

PP Presisi mengangkat Rebimun sebagai Direktur Operasi menggantikan posisinya Muhammad Darwis Hamzah. Lalu, PPRE megangkat Yudi Setiawan sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM. Sementara itu, Direktur Keuangan, Manajemen Manrisk & Legal masih diduduki oleh Mohammad Arif Iswahyudi.

Mayoritas pemegang saham menyetujui atas agenda perubahan pengurus Perseroan dan dengan keputusan pada RUPSLB tersebut, maka terhitung sejak ditutupnya RUPSLB susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Yul Ari Pramuraharjo

Komisaris: Albert SM Simangunsong

Komisaris Independen: Indra Jaya Rajagukguk

Komisaris Independen: Nur Rochmad

 

Dewan Direksi

Direktur Utama: Rully Noviandar

Direktur Operasi: Rebimun

Direktur Perencanaan Bisnis & HCM: Yudi Setiawan

Direktur Keuangan, Manrisk & Legal: M. Arif Iswahyudi 

Di samping itu, Rochmad menyampaikan, PT PP Presisi Tbk telah mengantongi sejumlah kontrak baru selama 2022 dengan total Rp 5,24 triliun. Dengan komponen perolehan kontrak didominasi oleh pemberi kerja non group (diluar PP Group) sebesar 93 persen. 

"PT PP Presisi Tbk telah mengantongi sejumlah kontrak baru selama 2022 dengan total Rp 5,24 triliun," tulis Rochmad dalam keterangan resminya, Kamis (23/2/2023.

Adapun, dari segi lini bisnis, mayoritas kontrak baru diperoleh dari lini bisnis jasa pertambangan sebesar 55 persen, pekerjaan sipil 41 persen dan sisa 4 persen nya disumbang oleh lini bisnis pendukung yaitu pekerjaan struktur gedung (structure work) serta beton siap jadi (readymix).

4 dari 4 halaman

Target 2023

Dia bilang, proyeksi pertumbuhan pendapatan Perseroan pada 2023 meningkat 20-25 persen dari 2022, dengan strategi utamanya adalah peningkatan manajemen aset Perseroan guna meningkatkan perolehan market pada pekerjaan sipil sebagai maincontractor (kontraktor utama).

Selain itu, untuk lini bisnis jasa pertambangan dengan jangkauan pelayanan yang jauh lebih luas dari sebelumnya, seperti antara lain pembangunan jalan tambang, pembangunan jetty, pembangunan stockpile hingga menjalankan kegiatan mining operation maupun penyedia jasa hauling hasil tambang. 

Adapun, perluasan jenis tambang yang menjadi fokus Perseroan pada 2023 diantaranya nikel, batubara, emas dan bauksit. Sementara untuk lini bisnis pekerjaan sipil, Perseroan akan fokus pada perolehan kontrak dari APBN maupun proyek-proyek strategis nasional sebagai maincontractor.

Â