OJK Sebut Laporan Keberlanjutan Jadi Landasan Kepercayaan Investor

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kerangka pelaporan keberlanjutan yang efektif harus mengutamakan kepraktisan. Sehingga harus memberikan informasi yang akurat dan dapat diperbandingkan kepada para pemangku kepentingan, seperti investor dan juga regulator.

Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik OJK Novira Indrianingrum menuturkan, hal tersebut juga bisa mengurangi beban pelaporan bagi perusahaan. 

"Maka dari itu, memiliki baseline global tentunya akan bermanfaat bagi kita. Karena standar memfasilitasi keterbandingan internasional yang mendukung pengambilan keputusan investor akses yang aman ke modal atau pembiayaan, yaitu tetap berada dalam rantai pasokan global," kata Novira dalam acara ASEAN Capital Markets Forum and International Sustainability Standards Board Joint Conference, Selasa (27/6/2023).

Dia juga mengatakan, International Sustainability Standards Board (ISSB) sebagai baseline global merupakan inisiatif penting, meskipun ada tantangan yang OJK hadapi dalam implementasinya.  

"Jadi terkait baseline, kerangka kerja internasional dan regional harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan persyaratan pengungkapan. Untuk menyesuaikan pertemuan ekonomi, hukum dan pasar dari masing-masing negara," kata dia.

Namun demikian, garis dasar global dapat menetapkan standar minimum yang berlaku secara universal, dan mengatasi masalah keberlanjutan yang memerlukan kerja sama internasional, seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia.  

"Jadi dalam konteks pasar modal Indonesia, framework pelaporan keberlanjutan domestik telah disusun untuk mengakomodir kebutuhan dan karakteristik tertentu melalui peraturan OJK tahun 2027, jadi cukup lama, namun khusus untuk emiten dan perusahaan tercatat melalui peraturan OJK tahun 2021. Jadi baru dua tahun lalu, di mana framework mengadopsi TCFD and GRI standards," imbuhnya.

Dengan demikian, OJK juga mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan fase satu dan fase dua, di mana pengembangan taksonomi hijau Indonesia menjadi salah satu prioritas dalam implementasi ekosistem di urutan kedua dalam roadmap tersebut.  

Saat ini, Indonesia juga sedang mempersiapkan implementasi S 1 dan S 2. Menyusul pemberlakuan omnibus law dalam reformasi keuangan baru empat bulan lalu terkait pengembangan dan penguatan sektor keuangan. 

"Jadi undang-undang yang sangat baru menjadi undang-undang yang mengatur persyaratan pelaporan keberlanjutan, pengembangan komite nasional, jadi ini adalah inisiatif yang sangat penting yang telah diambil Indonesia Komite Nasional Keuangan Berkelanjutan akan diketuai oleh Kementerian Keuangan," ujar dia.