PTPP Kantongi Kontrak Baru Rp 11,62 Triliun hingga Juni 2023

Dengan demikian, PTPP masih optimistis dapat memenuhi target kontrak baru yang ditetapkan pada akhir 2023, yakni sebesar Rp 34 triliun.

Sementara itu, PTPP secara terus menerus akan mempertahankan kinerja perusahaan termasuk kinerja keuangan yang ditunjang secara selektif dengan pemilihan proyek yang berkontribusi positif terhadap keuangan dan meraih target divestasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 1,4 triliun. 

Dengan raihan kinerja perusahaan sampai dengan saat ini, PTPP telah memenuhi kewajiban atas pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 Seri B yang telah jatuh tempo pada Juli lalu. 

"Perusahaan akan terus meningkatkan tata kelola dan kinerja perusahaan di mana salah satunya didukung oleh pengembangan sistem ERP yang telah diterapkan sejak 2016," pungkasnya.

Sebelumnya,  PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berencana melakukan pelepasan aset atau divestasi saham PT Sinergi Investasi properti (SIP).

PT SIP merupakan perusahaan afiliasi perseroan dengan kepemilikan saham sebanyak 20 persen atau setara 90.800 lembar saham senilai Rp 90,8 miliar.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (28/6/2023), nilai penjualan atau transaksi yakni sebesar Rp 105,93 miliar atau Rp 1,17 juta per lembar saham. Bertindak sebagai pembeli dalam transaksi ini adalah BPJS Ketenagakerjaan dan afiliasinya.

Pertimbangan dilakukannya transaksi ini adalah manajemen ingin melakukan penguatan cash flow untuk menunjang kegiatan operasi dan bisnis.

Dengan rencana strategis tersebut, pada tahun ini perseroan memproyeksikan pertumbuhan perolehan nilai kontrak baru yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan usaha dan laba bersih konsolidasian perseroan. Pertumbuhan ini memerlukan dukungan likuiditas yang kuat.

Dengan adanya rencana transaksi, di mana pembayaran dalam bentuk kas, akan meningkatkan cash ratio perseroan untuk beberapa tahun ke depan.

Sementara tanpa adanya rencana transaksi, perseroan memerlukan sumber pendanaan dari perbankan maupun pihak ketiga yang akan memberatkan posisi solvabilitas perseroan serta meningkatkan beban keuangan perseroan.

Lewat transaksi ini, diharapkan dapat menguntungkan posisi solvabilitas perseroan karena tidak ada tambahan utang baru.

Baik itu pokok maupun beban bunga pinjaman untuk mendukung operasional beberapa proyek strategis perseroan, karena proyek tersebut akan dibiayai dari rencana transaksi.

Sebelumnya, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) telah meraih kontrak baru dari IKN sebesar Rp 3,75 triliun hingga Mei 2023 yang terdiri dari 7 proyek yang dikerjakan oleh perseroan.

Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi mengatakan, proyek tersebut terdiri dari Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap 1, Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap 2, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, Jalan Tol IKN Segmen 3B (Kariangau - Sp. Tempadung), Gedung Istana Negara, Kantor Kepresidenan dan Gedung Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

"Perseroan telah menyelesaikan proyek pekerjaan Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap 1 yang telah mencapai 100 persen pada bulan Mei 2023," kata Bakhtiyar dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (14/6/2023).

Saat ini, ia menyebut, perseroan sedang mengerjakan proyek Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap 2 dan telah mencapai 52,14 persen dengan target penyelesaian pada November 2023.

Sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kerja, skema pembayaran yang digunakan oleh perseroan dalam pembangunan proyek-proyek IKN adalah dengan menggunakan skema pembayaran secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan dengan sistem pembayaran monthly payment atau milestone menyesuaikan dengan kondisi kontraknya.

Berikut ini merupakan informasi mengenai pekerjaan proyek lainnya beserta perkembangannya hingga Mei 2023:

1. Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat saat ini sudah mencapai 22,36 persen.

2. Jalan Tol IKN Segmen 3B (Kariangau Sp. Tempadung) saat ini sudah mencapai 22,34 persen.

3. Gedung Istana Negara saat ini sudah mencapai 12,83 persen.

4. Kantor Kepresidenan saat ini sudah mencapai 12,52 persen.

5. Gedung Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia saat ini sudah mencapai 6,99 persen.