Bank Syariah Indonesia Masih Godok Rencana Spin Off UUS BTN

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, langkah merger melalui skema pengalihan aset tidak lantas bisa langsung diterapkan oleh BTN Syariah. Lantaran , ada sejumlah hal kompleks yang perlu diselesaikan.

"Karena kalau pengalihan aset nanti ada banyak sekali harus di-akad ulang semua, karena dulu jual belinya kan sama BTN, ini jadi ribet," kata dia, mengutip pemberitaan Liputan6.com sebelumnya.

Kedua, ada tantangan dari sisi administrasi juga yang perlu diperhatikan.

Misalnya, menyoal akad kredit pemilikan rumah (KPR) yang juga dilayani BTN Syariah. Panjangnya tenor kontrak KPR ini menjadi tantangan, seperti urusan penerbitan sertifikatnya. Ketiga, ada aspek pajak yang juga jadi perhatian penting Nixon. Dia menilai, biaya pajak yang harus dibayarkan ketika melakukan akse merger dengan pengalihan aset bakal merogoh kocek yang cukup dalam.

"Nah itungan kita itu sampai Rp 5-6 T, padahal transaksi kita cuma berapa. Nah ini yang akhirnya dengan (kementerian) BUMN disepakati, ya ini spin off dulu, lagi POJK nya juga mendorong itu, baru nanti akan ada kerja sama dengan BSI dalam bentuk equity, bukan lagi mindahin aset gitu yang berisiko cukup tinggi," ujar dia.

Sehingga, solusi yang akan diambil setelah BTN Syariah menjadi entitas bank umum syariah (BUS) adalah kerja sama ekuitas dengan Bank Syariah Indonesia. Ini sama halnya dengan yang sudah dilakukan perbankan syariah di lingkungan BUMN sebelumnya. "Jadi solusinya clear dan itu lebih baik. Karena yang 3 syariah sebelumnya juga kan bahkan equity bukan pengalihan aset. Jadi pakemnya miripin dulu," tegas Nixon.

Sebelumnya, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Tabungan Negara atau BTN Syariah ditarget bisa melakukan aksi spin off pada akhir tahun ini. Namun, aksi korporasi ini tak lantas mempermudah BTN Syariah bergabung atau merger ke Bank Syariah Indonesia (BSI).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, langkah merger melalui skema pengalihan aset tidak lantas bisa langsung diterapkan oleh BTN Syariah. Pasalnya, ada sejumlah hal kompleks yang perlu diselesaikan.

"Karena kalau pengalihan aset nanti ada banyak sekali harus di-akad ulang semua, karena dulu jual belinya kan sama BTN, ini jadi ribet," kata dia saat ditemui di Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Kedua, ada tantangan dari sisi administrasi juga yang perlu diperhatikan. Misalnya, menyoal akad kredit pemilikan rumah (KPR) yang juga dilayani BTN Syariah. Panjangnya tenor kontrak KPR ini menjadi tantangan, seperti urusan penerbitan sertifikatnya.

Ketiga, ada aspek pajak yang juga jadi perhatian penting Nixon. Dia menilai, biaya pajak yang harus dibayarkan ketika melakukan akse merger dengan pengalihan aset bakal merogoh kocek yang cukup dalam.

"Nah itungan kita itu sampai Rp 5-6 T, padahal transaksi kita cuma berapa. Nah ini yang akhirnya dengan (kementerian) BUMN disepakati, ya ini spin off dulu, lagi POJK nya juga mendorong itu, baru nanti akan ada kerja smaa dengan BSI dalam bentuk equity, bukan lagi mindahin aset gitu yang berisiko cukup tinggi," jelasnya.

Sehingga, solusi yang akan diambil setelah BTN Syariah menjadi entitas bank umum syariah (BUS) adalah kerja sama ekuitas dengan Bank Syariah Indonesia. Ini sama halnya dengan yang sudah dilakukan perbankan syariah di lingkungan BUMN sebelumnya. "Jadi solusinya clear sih dan itu lebih baik. Karena yang 3 syariah sebelumnya juga kan bahkan equity bukan pengalihan aset. Jadi pakemnya miripin dulu," tegasnya.