OJK Batasi Kepemilikan Saham Direksi Bank, Maksimal 25 Persen

Salah satu aspek penting dalam POJK Tata Kelola adalah mendorong penguatan kepengurusan Bank serta memberikan koridor pengaturan yang lebih jelas terkait perilaku dan kewenangan pemegang saham khususnya pemegang saham pengendali terhadap Bank.

Dalam Pasal 16 (1) diatur anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25 persen atau lebih dari modal disetor perusahaan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepemilikan saham anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebesar 25 persen atau lebih dari modal disetor perusahaan dan perusahaan tersebut melakukan pengendalian bank, maka terhadap anggota direksi memenuhi unsur pengendalian terhadap bank.

Dikarenakan anggota direksi memenuhi unsur pengendalian, terhadap anggota direksi tersebut dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Dalam hal anggota direksi dimaksud menjabat sebagai direktur utama, maka yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan independensi karena kepemilikan saham direktur utama dimaksud memenuhi unsur pengendalian (sebagai Pemegang Saham Pengendali). Hal ini melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 7 ayat (3) yang mengatur bahwa direktur utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Lalu, anggota direksi yang menjabat sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, maka yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan independensi karena kepemilikan saham direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dimaksud memenuhi unsur pengendalian (sebagai Pemegang Saham Pengendali). 

Sesuai Peraturan OJK mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum telah diatur bahwa direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi. Yang dimaksud dengan “persyaratan independensi” adalah tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

"Anggota direksi dimaksud dapat melakukan pelepasan saham menjadi kurang dari 25 persen agar tidak memenuhi kriteria pengendali (tidak memenuhi unsur Pengendalian terhadap Bank)," tandasnya.