Raksasa Mobil Listrik China BYD Bisa Jadi Game Changer Kendaraan Listrik di Indonesia

Sebelumnya, Indonesia mulai membangun hilirisasi ke kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV), meskipun penetrasinya masih belum besar, tetapi kendaraan listrik memiliki potensi besar. 

Equity Research Associate CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, Reynanda Adhima Purwoko menuturkan, saat ini penetrasi kendaraan listrik masih berada di kisaran 1,5 hingga 2 persen, meskipun sempat menguat hingga 3 persen. 

Melihat potensi dari kendaraan listrik, Reynanda mengatakan, bisa berpengaruh pada pasar modal di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari para pemainnya di pasar modal Indonesia. 

“Untuk saat ini belum banyak pemain kendaraan listrik roda empat, paling Astra yang punya produk kendaraan Hybrid, hanya ada 1 EV dari Toyota, tapi masih kecil penjualannya. Jadi, Astra bisa main untuk Hybridnya. Mungkin lebih ke kendaraan listrik roda dua ada Indika Energy mulai merambah ke kendaraan listrik roda dua,” kata Reynanda dalam acara Money Buzz, Selasa (26/9/2023). 

Sentimen Negatif untuk Sektor Auto Component

Reynanda menjelaskan jika melihat lebih jauh ada pada sektor manufaktur auto component. Menurut Reynanda sektor auto component menjadi sentimen negatif karena EV menggunakan lebih sedikit komponen dibanding kendaraan Internal Combustion Engine (ICE). 

“Dulu mesin, sekarang diganti baterai, jadi tidak terlalu banyak komponen. Mungkin bisa lebih positif jika mereka bisa membuat komponen-komponen untuk EV juga," kata Reynanda. 

Emiten Pilihan

Pada kesempatan yang sama, Reynanda mengungkapkan emiten Astra International (ASII) dapat dicermati karena valuasinya menarik. Valuasi Astra saat ini sekitar 8 kali dari PE di bawah dari Average Previous sekitar 11 kali. 

"Jadi lumayan terdiskon untuk valuasinya. Untuk jangka dekat ini, penetrasi EV belum sekencang Hybrid. Jadi, akan lebih menguntungkan untuk pemain kendaraan Hybrid yaitu Astra di mana punya market share lebih dari 50 persen,” pungkas Reynanda.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemberian subsidi kendaraan listrik agar dapat menarik investasi. Selain itu, pemberian subsidi kendaraan listrik tidak hanya dilakukan di Indonesia tetapi juga dilakukan negara lain seperti Thailand.

Jokowi menyampaikan hal tersebut seiring banyak pihak yang mempertanyakan besarnya subsidi kendaraan listrik di Indonesia.

"Ya, karena negara lain semua melakukan itu. Contoh Thailand memberikan subsidi kepada mobil listrik (sekitar) Rp 68 juta,” ujar Jokowi dikutip dari Antara, Jumat (18/8/2023).

Jokowi menuturkan, Indonesia menerapkan subsidi yang besar kepada kendaraan listrik sehingga kerek minat investasi. Dengan demikian, pemerintah memberlakukan subsidi sekitar Rp 7 juta untuk sepeda motor listrik dan sekitar Rp 70 juta untuk mobil listrik.

"Kalau (subsidi) kita di bawah (Thailand) itu, investasi semua akan pergi ke sana tidak pergi ke Indonesia. Inilah dunia yang memang berkompetisi sangat ketat sekali,” kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, pada masa sarat persaingan yang tengah berlangsung, Indonesia harus mau menengok dan membandingkan diri dengan negara-negara pesaing jika ingin memenangkan kompetisi.

Jokowi menuturkan, Indonesia tidak boleh hanya cukup melihat ke diri sendiri dan harus menyesuaikan agar lebih baik dibandingkan negara lain.

“Kita harus pelajari apa yang dilakukan negara lain dan kita harus adaptif. Jika competitor melakukan perubahan kebijakan, kita juga harus dan kebijakan kita juga harus lebih baik lagi dari mereka,” tutur Jokowi.

Berdasarkan laman Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa) pada Kamis, 27 Juli 2023 masih ada sisa kuota 198.791 unit motor listrik yang belum tersalurkan.

Sedangkan pemerintah menargetkan sebanyak 200 ribu motor listrik baru dan konversi yang berlaku selama 2023-2024 sebesar Rp 7 triliun. Anggaran itu akan diberikan kepada subsidi 1 juta unit motor listrik baru dan konversi dengan besaran Rp 7 juta per unit.

Pelaksanaan konversi motor listrik merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020. Pelaksanaan konversi sepeda motor juga bertujuan mendukung perkembangan ekosistem KBLBB atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM), mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, termasuk emisi suara kendaraan.

Program konversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik ini memiliki target 6 juta unit pada 2030.