OJK Sebut Bursa Karbon Indonesia Lebih Cepat Ketimbang Negara Tetangga

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan soal potensi investasi dari organisasi dunia untuk pasar karbon sukarela (Voluntary Carbon Market /VCM) senilai USD 9,5 miliar atau Rp 146,83 triliun (asumsi kurs Rp 15.456,50 per dolar AS). 

"VCM memiliki potensi yang besar seperti pihak Amazon Web Services, khusus untuk Indonesia telah berkomitmen untuk menjurkan investasi termasuk pembelian karbon VCM sebesar USD 5 miliar," kata Luhut dalam konferensi pers, Selasa (26/9/2023)

Selain itu, terdapat potensi investasi dari Energy Transition Accelerator yang dibentuk The Rockefeller Foundation dan The Benzos Earth Fund bersama Word Bank senilai USD 4,5 miliar, khusus untuk mendukung negara berkembang memonetisasi credit carbon dalam bentuk pembiayaan karbon.

"Pengaturan penyelenggaraan perdagangan karbon luar negeri di mana terdapat pemindahan status hak atas karbon maka dipersyaratkan adanya pencatatan SRN, PPI dan otorisasi. Sementara jika tidak ada pemindahan hak dan karbon tidak mengganggu NDC sebagaimana berlaku pada VCM maka dipersyaratkan SRN, PPI dan persetujuan Menteri sehingga tidak mempengaruhi NDC," ujarnya.  

Menurut ia, Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan yang ada karena tidak hanya mengandalkan dana APBN dan komitmen pemerintah negara maju, maka perdagangan karbon luar negeri perlu mengakomodasi perdagangan VCM sesuai yang berlaku secara internasional.

Di samping itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan potensi nilai dari bursa karbon bisa mencapai Rp 3.000 triliun. 

“Di catatan saya, ada kurang lebih 1 giga ton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya Rp 3.000 triliun bahkan bisa lebih,” ujar Jokowi.

Menurut ia, bursa karbon menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Dia juga bilang, hal ini merupakan kontribusi nyata negara dalam rangka melawan krisis iklim dan krisis perubahan iklim. Dengan adanya bursa karbon diharapkan bisa memberikan hasil optimal terhadap perubahan iklim. 

“Ini kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama melawan krisis iklim dan krisis perubahan iklim,” kata dia. 

Setelah bursa karbon diluncurkan, Jokowi pun meminta tiga hal. Pertama, menjadikan standar karbon internasional sebagai rujukan, memanfaatkan teknologi untuk bertransaksi sehingga efektif dan efisien.

Kedua, harus ada target, dan timeline baik untuk pasar dalam negeri dan nantinya pasar luar negeri. Ketiga, atur dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional dan pastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target NDC Indonesia.

Sebagaimana diketahui, OJK resmi memberikan izin usaha penyelenggara bursa karbon kepada BEI. Pemberian izin usaha oleh OJK itu berdasarkan pengumuman Nomor Peng-3/PM.02/2023 tentang pemberian izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon kepada BEI.