Wijaya Karya Prediksi Nilai Kontrak Baru Rp 27 Triliun pada 2024

"Kami juga berterima kasih atas dukungan masyarakat dan mitra kerja karena atas dukungan mereka WIKA masih tetap bisa menjaga kinerjanya,” ujar Mahendra Vijaya seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (2/11/2023).

Proyek yang masuk ke dalam daftar kontrak baru pada bulan September di antaranya proyek Bendungan Karangnongko yang terletak di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, Underpass Gatot Subroto, Sumatera Utara dan beberapa perolehan kontrak lainnya baik di induk maupun anak perusahaan.

Sejalan dengan kepercayaan yang terus diberikan oleh pemberi kerja, WIKA juga terus menunjukan upaya untuk merealisasikan komitmennya terhadap mitra kerja di tengah kondisi Perseroan yang menantang. Tercatat pada September 2023, WIKA telah melakukan pembayaran sebesar Rp824,29 miliar kepada sejumlah 1.439 mitra kerja, sebesar Rp339,35 miliar dibayarkan kepada 1.207 mitra kerja yang merupakan UMK.

Sebelumnya diberitakan, emiten konstruksi BUMN, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) memproyeksikan perbaikan kinerja bakal terjadi pada 2025 atau 2026. Artinya, Perseroan akan membalikan rugi menjadi laba pada periode tersebut. 

Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya menuturkan, proyeksi menuju laba kembali sedang didorong secara terus menerus. Harapannya, dengan segala upaya yang telah dilakukan bisa membuat perusahaan mencetak laba pada beberapa waktu mendatang. 

"Pada 2025-2026 bisa membukukan kondisi yang baik itu semua butuh dukungan dari stakeholder," kata Mahendra dalam Public Expose 2023, Senin (27/11/2023).

Dengan demikian, Perseroan pun melakukan upaya restrukturisasi bisnis dalam rangka memperkuat hasil kinerja perusahaan ke depannya. Selain itu, WIKA juga mencoba untuk menekan biaya operasional perusahaan.

Diberitakan sebelumnya, WIKA sedang dalam upaya restrukturisasi untuk penyehatan kondisi keuangan, di mana hal ini telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Hal itu sesuai dengan pemenuhan terhadap Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 122 yang menyatakan bahwa usulan restrukturisasi BUMN harus mendapatkan persetujuan Menteri atau RUPS.

Dia menuturkan, Perseroan mengusulkan 8 metode penyehatan keuangan sebagai metode restrukturisasi yang akan dilakukan mulai dari restrukturisasi keuangan hingga menambah modal.

"Pertama, restrukturisasi keuangan bertujuan untuk mendapatkan keringanan pembayaran pokok dan atau bunga dalam rangka mengurangi tekanan kas jangka pendek sampai menengah melalui penandatanganan perjanjian restrukturisasi dengan seluruh kreditur Perseroan termasuk dokumen jaminan apabila diperlukan," kata dia.

Kedua, perbaikan tata kelola dan manajemen risiko dengan cara memperbaiki prosedur dan model operasi untuk memastikan adanya proses check dan balance dalam setiap aktivitas yang terdiri dari penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis real-time online, perbaikan mekanisme four eyes dalam akuisisi proyek dan dalam monitoring progress proyek, pembuatan dashboard keuangan dan Digital Control Tower, dan digitalisasi proses-proses penting dalam Perseroan.

Ketiga, percepatan penagihan piutang bermasalah dengan inisiatif utama antara lain, pembentukan unit khusus penagihan piutang, menjalankan proses klaim baik melalui negosiasi bilateral, mediasi lembaga yang berwenang maupun litigasi melalui pengadilan dan atau badan arbitrase domestik maupun internasional. 

Keempat, melalui asset recycling atau divestasi atas aset-aset non-core Perseroan dalam rangka mendapatkan dana tunai untuk perkuatan permodalan Perseroan

"Kelima, perbaikan Portfolio Orderbook dengan berfokus kepada proyek-proyek yang memiliki pembayaran monthly progress dengan tujuan mengurangi defisit kas dan kebutuhan modal kerja," kata dia.

Keenam, menurunkan operating expense sebesar minimal 25 persen secara jangka panjang jika dibandingkan tanpa inisiatif. Beberapa implementasinya antara lain, penerapan manning dalam kepegawaian berbasis ERP, reorganisasi menyesuaikan dengan fokus bisnis perusahaan, lean construction.

Ketujuh, melalui restrukturisasi dan atau penurunan pinjaman supply chain financing sebagai bagian dari restrukturisasi pinjaman perbankan dan atau lembaga keuangan secara keseluruhan.

Kedelapan, penguatan struktur permodalan melalui rights issue atau penerbitan saham baru melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Adapun dampak restrukturisasi tersebut terhadap kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan. Misalnya, Perseroan mentargetkan adanya penguatan Arus Kas Perseroan, memperbaiki portfolio orderbook konstruksi dengan berfokus kepada proyek- proyek yang memiliki pembayaran monthly progress dengan tujuan mengurangi defisit kas dan kebutuhan modal kerja.

Selain itu, penurunan biaya usaha Perseroan yang ditargetkan 25 persen sampai dengan 2025. Kemudian, penguatan struktur permodalan perusahaan dengan mengusulkan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui skema rights issue. 

"Sampai saat ini tidak ada kejadian material yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan," tutup dia.