MUI Tolak Merger Bank Muamalat dan BTN Syariah, Ini Respons Manajemen Muamalat

“Syukur Alhamdulillah bank yang dimaksud sudah terwujud, meskipun belum sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, tugas kita sekarang bukan lagi memikirkan bagaimana memergerkannya dengan BTN Syariah atau bank BUMN lain, tapi adalah bagaimana kita bisa secara bersama sama memajukan dan membesarkannya,” ia menambahkan.

Anwar mengakui, BMI memang sempat menghadapi masalah sehingga untuk memperkuatnya BMI kemudian mengundang investor asing dari Timur Tengah. Setelah berjalan dengan baik, ia menuturkan, BMI kembali menghadapi masalah sehingga pemerintah kemudian mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk berinvestasi guna menyelamatkan BMI.

“Tetapi hal itu bukanlah berarti BMI sudah menjadi bank milik pemerintah karena dana BPKH yang diinvestasikan di BMI bukanlah dana dari pemerintah, tapi dana milik umat. Untuk itu, ke depan kita harus bisa menjaga agar BMI tetap dengan paradigmanya dari umat, milik umat, bersama umat dan untuk umat,” ujar dia.

Menurut Anwar, langkah yang harus ditempuh untuk menyelamatkan BMI adalah menggerakkan seluruh elemen umat Islam untuk secara bersama-sama terlibat memajukan dan membesarkan BMI.

"Kita punya banyak ormas Islam di negeri ini, juga punya banyak mesjid, sekolah, perguruan tinggi dan rumah sakit, serta usaha-usaha bisnis milik umat yang bisa digerakkan untuk itu,” ujar Anwar.

Hal tersebut, menurut Anwar, akan mudah dilakukan karena dengan masuknya dana investasi BPKH ke BMI, meskipun baru sekitar 1 persen dari total dana haji yang dikelola BPKH, saat ini kepercayaan umat terhadap BMI semakin kuat dan meningkat.

Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, bukan mencaplok BMI untuk menjadi bank milik negara, tapi bagaimana negara bisa hadir untuk membuat BMI tetap eksis dan menjadikannya sebagai bank milik umat yang kuat dan bagus.

"Jadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam menangani masalah BMI ini tidak dilihat dan diukur dari segi keberhasilannya untuk menjadikan BMI menjadi bank milik negara, tapi dilihat dari segi mampunya pemerintah menciptakan satu situasi dan kondisi yang mendukung untuk membuat BMI tetap menjadi sebuah bank milik umat yang kuat, maju, terpercaya dan bisa dibanggakan,” kata Anwar.

Anwar menuturkan, gagasan pendirian BMI datang dari kalangan umat, terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta beberapa pengusaha muslim, yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Menurut Anwar, ide pendirian BMI pertama kali muncul dalam sebuah lokakarya yang digelar MUI pada Agustus 1990, bertema bunga bank dan perbankan.

“Meskipun pendirian BMI mendapat dukungan dari pemerintah, tapi BMI bukanlah bank pemerintah atau bank milik negara, tapi bank swasta milik umat. Jadi BMI ini merupakan bank pertama murni syariah yang berdiri tahun 1992, yang sejarah kelahirannya berbeda dengan bank-bank syariah lainnya yang berinduk kepada bank konvensional,” pungkasnya.