4 Emiten BUMN Berhasil Masuk Forbes Global 2000 pada 2024

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berhasil melakukan transformasi BUMN. Salah satu indikatornya, dividen BUMN kepada negara terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kita merencanakan pada 2024 itu dividen ditargetkan sebesar Rp 85 triliun atau naik dari Rp 81 triliun (dividen 2023)," ujar Erick Thohir saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Dikutip Sabtu (8/6/2024).

Erick mengatakan capaian apik BUMN merupakan buah dari kolaborasi yang baik antarpihak. Erick menyebut peran penting Komisi VI DPR yang selalu mengawal dan mendukung program BUMN, kerja sama kementerian dan lembaga lain, serta direksi dan komisaris BUMN yang bekerja keras melakukan transformasi. Juga komitmen semua tim di Kementerian BUMN untuk mewujudkan target.

Erick memastikan program bersih-bersih BUMN terus berjalan.

"Tadi seperti disampaikan teman-teman di Komisi VI, meski 90 persen ini kasus lama, tapi kami berkomitmen untuk melakukan bersih bersih BUMN terhadap oknum oknum tanpa pandang bulu bersama pihak kejaksaan, KPK dan Kepolisian. “ kata Erick.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menjelaskan pihaknya tidak pernah tutup mata terkait kasus-kasus yang terjadi pada perusahaan pelat merah. Menurut Erick Thohir, dalam menangani kasus-kasus secara aturan sama.

“Saya tidak pernah bilang kita sempurna, memang kalau ada oknum-oknum kita tindak tegas," ujar Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Erick menambahkan, jika masih ada oknum-oknum di BUMN akan ditindak secara tegas, Misalnya, ketika Kementerian BUMN berbicara pada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berkolaborasi langsung dengan kejaksaan pada kasus Indofarma.

Erick juga menjelaskan ada hal-hal lain yang terus pihaknya check and balance, seperti peringatan dini laporan keuangan yang akan langsung dilaporkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar segera ditindaklanjuti.

“Kita berupaya bersih-bersih ini dijalankan dan terima kasih atas dukungan selama ini, tapi saya tidak bisa menutup mata memang masih ada 90 persen kasus lama, ternyata ada juga 10 persen ada kasus baru. Kita coba berikan solusi,” pungkasnya.

Pada Rapat Kerja bersama tersebut, sebelumnya Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK mengatakan 90 persen masalah yang ada di BUMN adalah sebuah warisan masalah dari kepemimpinan sebelumnya.

"Masyarakat kalau tidak baca detailnya mungkin kok BUMN banyak masalah, padahal memang saya kira 90 persen masalah itu terjadi sudah sejak dulu sebelum Pak Erick dan Mas Tiko ini menjabat," kata Amin.

Amin menuturkan beberapa masalah di BUMN seperti Jiwasraya, Asabri, Garuda, Dapen BUMN. Kemudian kasus PT Timah yang berlanjut dan kasus Antam yang tengah ramai saat ini.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menargetkan setoran dividen perusahaan BUMN ke negara sebesar Rp 85 triliun pada 2024. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 81 triliun.

“Kita merencanakan di tahun 2024 ini dividen ditargetkan nanti itu kurang lebih Rp 85 triliun, jadi naik dari Rp 81 triliun,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jumat (7/6/2024).

Erick Thohir menjelaskan setoran dividen sebesar Rp 85 triliun akan berasal dari gabungan perusahaan BUMN di berbagai seperti dari industri keuangan, dari telco, dan dari pertambangan.

“Dan dua tiga tahun ke depan juga kita harapkan juga ini lini usaha yang lain,” ujar Erick kepada wartawan usai rapat.

Meskipun begitu, menurutnya untuk mencapai target dividen tersebut diperlukan dukungan dari berbagai pihak yaitu melalui pagu anggaran untuk terus melakukan penguatan pengawasan dan pengembangan BUMN.

Erick menuturkan untuk pagu anggaran pada 2025 sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan senilai Rp 277 miliar. Nilai ini lebih rendah 16 persen dari pagu sebelumnya Rp 328 miliar atau lebih rendah 10 persen dari pagu tahun 2024.

“Terima kasih atas dukungan Komisi VI yang bisa mendorong ada penambahan kurang lebih Rp 66 miliar yang bisa kita dapatkan sehingga pagu indikatif yang kita harapkan di 2025 yaitu di angka Rp 344 miliar,” pungkas Erick.