Adhi Karya Kantongi Kontrak Baru Rp 10,2 Triliun hingga Juni 2024

Sebelumnya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) telah memperoleh kontrak baru sebesar Rp 9,4 triliun hingga Mei 2024. Kontrak baru ini naik dibandingkan April 2024 sebesar Rp 6,3 triliun.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (11/6/2024), perolehan kontrak baru Adhi Karya pada Mei 2024 didapat dari pekerjaan proyek gedung sebesar 50 persen, sumber daya air sebesar 35 persen, sisanya jalan dan jembatan, properti, manufaktur dan EPC.

Sedangkan jika diurai dari sumber pendanaan bersumber dari pemerintah sebesar 70 persen, swasta sebesar 20 persen dan sisanya BUMN dan lainnya.

“Ditinjau dari lini bisnis, perolehan kontrak masih didominasi 92 persen dari lini engineering dan kontruksi, 4 persen properti dan hospitality, 4 persen lini manufaktur, dan investasi & konsesi,” tulis Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta dalam keterbukaan informasi BEI.

Ia menuturkan, perolehan kontrak Adhi Karya pada Mei 2024 didominasi dari pekerjaan Ibu Kota Nusantara (IKN) antara lain Gedung Istana Wakil Presiden, Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek tahap II, hunian pekerja konstruksi tahap II, serta gedung dan sarana pendukung asrama PSSI.

Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menyetujui rencana penerbitan penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi IV sebanyak-banyaknya senilai Rp 5 triliun yang akan dilakukan pada periode 2024-2026. 

Berdasarkan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Kamis (4/4/2024), obligasi ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rencana refinancing, working capital dan penyertaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sesuai usulan Direksi dan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Adapun rencana rincian tenor dan indikasi kupon untuk masing-masing rencana PUB Adhi Karya sebagai berikut. Pertama, Rencana PUB Obligasi Tahap I, tenor 3 tahun, 5 tahun dan 7 tahun tingkat suku bunga maksimal mengacu pada rating kredit Perusahaan. 

Kedua, Rencana PUB Obligasi Tahap II, tenor 3 tahun dan 5 tahun, tingkat suku bunga maksimal mengacu pada rating kredit Perusahaan. Ketiga, Rencana PUB Obligasi Tahap III, tenor 5 tahun, tingkat suku bunga maksimal mengacu pada rating kredit Perusahaan.

Dalam RUPST juga ada beberapa agenda lain seperti penetapan penggunaan laba bersih Adhi Karya tahun buku 2022 dan perubahan susunan pengurus perseroan.

Pada mata agenda penggunaan laba bersih 2022, pemegang saham sepakat tidak ada pembagian dividen. Adapun sebesar 20 persen atau sejumlah Rp 42,8 miliar ditetapkan sebagai cadangan wajib dan sebesar 80 persen atau sejumlah Rp 171,2 miliar ditetapkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Sebelumnya diberitakan, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) telah menerima sebagian realisasi pembayaran atas pekerjaan LRT Jabodebek Fase I pada April 2024. Total nilai yang diterima perseroan pada pembayaran kali ini sebesar Rp 4,1 triliun untuk pekerjaan Stasiun dan Depo LRT Jabodebek Fase 1 oleh Pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Secara keseluruhan, ADHI telah menerima pembayaran atas pembangunan prasarana LRT Jabodebek senilai Rp 23,3 triliun dari nilai kontrak Rp 25,5 triliun. Dari total yang sudah dibayarkan, termasuk pembayaran baru yang senilai Rp 4,1 triliun dan Rp 19,1 triliun yang dibayar pada Desember 2023.

“Dengan realisasi lagi sebesar Rp 4,1 triliun ini, berarti sisanya ada Rp 2,2 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers usai RUPST, Senin (1/3/2024).

Pembayaran tersebut dilakukan setelah diselesaikannya seluruh pekerjaan LRT Jabodebek mulai dari perencanaan desain, pembangunan struktur, hingga pembangunan stasiun dan fasilitasnya. LRT Jabodebek memiliki tiga lintas pelayanan yaitu Cawang–Cibubur, Cawang–Dukuh Atas, dan Cawang–Bekasi Timur dan telah diresmikan oleh Joko Widodo pada 27 Agustus 2023. Pembayaran atas proyek LRT Jabodebek ini akan meningkatkan likuiditas dan memperkuat arus kas operasi ADHI ke depannya.