Prabowo Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8%, Bursa Saham Ikut Terseret Naik?

Kedua, kelas menengah sedang menahan belanja sehingga mempengaruhi dorongan konsumsi domestik. Padahal konsumsi rumah tangga porsinya lebih dari setengah PDB. Ketiga, ruang fiskal yang terbatas sehingga kemampuan APBN dalam stimulus perekonomian jadi lebih kecil porsinya.

"Memang ada MBG, dan program quick win, tapi efeknya tetap tidak besar ketika banyak program lain yang dipangkas," jelas Bhima.

Di sisi lain, mengejar pertumbuhan 8 persen lewat hilirisasi dan bioenergi menimbulkan beberapa dampak negatif. Luasan lahan yang dibutuhkan untuk ekspansi tambang mineral kritis termasuk nikel, bauksit cukup besar.

Menurut Bhima, jika hutan berkurang karena hilirisasi, maka akan menurunkan potensi ekonomi lain seperti agroforestri, dan perkebunan berkelanjutan. Sementara bioenergi juga menciptakan risiko ekspansi lahan untuk penanaman tebu di Papua. Hal tersebut juga akan menurunkan daya saing Indonesia di dalam pendanaan iklim.

"Model pertumbuhan ekonomi harus diubah dari mengejar 8 persen menjadi ekonomi yang berkualitas, ketimpangannya turun, kemiskinan juga bisa lebih rendah, dan kebahagiaannya tinggi," tukas Bhima.

Kebijakan pemanfaatan ruang laut diyakini akan berkontribusi signifikan dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi 8 persen di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Selain berisi sumber daya alam perikanan, ruang laut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital maupun penempatan infrastruktur energi baru terbarukan yang menjadi bagian penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ruang laut salah satunya dapat dimanfaatkan untuk penempatan sistem komunikasi kabel laut (SKKL). Dan yang harus menjadi catatan, SKKL ini menguasai 99 persen trafik internet internasional. Jadi kalau kita bisa mengalokasikan atau menata ruang laut kita secara optimal dan efisien untuk infrastruktur digital, misalnya kabel laut, itu tentu akan berkontribusi pada sektor ekonomi digital karena infrastruktur dasarnya kita sudah support,” ungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin saat menjadi pembicara dalam Forum Indotelko di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Sejak tahun 2021, pemerintah telah mengatur penataan kabel dan pipa bawah laut melalui Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021. Dengan kebijakan tersebut, penggelaran kabel maupun pipa bawah laut harus dilakukan sesuai koridor untuk menciptakan harmonisasi dengan pengguna ruang laut lainnya. Misal untuk kepentingan penangkapan ikan, transportasi, eksplorasi, hingga kegiatan wisata bahari.

Doni menambahkan, ruang laut juga dapat dimanfaatkan untuk penempatan infrastruktur energi baru terbarukan. Seperti diketahui, pemerintah sedang gencar-gencarnya mengembangkan infrastruktur energi baru terbaru sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maupun menjaga keberlanjutan.

“Kemudian dari sisi elektrifikasi. Banyak sekarang ini yang memanfaatkan ruang laut untuk kabel listriknya. Jadi apa peran KKP? Nah dengan adanya regulasi yang sudah dibuat tahun 2021, pemanfaatan ruang laut ini bisa lebih optimal dan harmonis karena sudah diatur tata letaknya,” ungkap Doni.

Optimalisasi pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan digitalisasi pun sangat terbuka lebar mengingat letak geografis Indonesia yang stragegis. Misalnya laut Indonesia menjadi jalur alternatif bagi kabel laut dari Amerika Serikat menuju Singapura, melalui perairan Sulawesi. Belum lagi persoalan geopolitik di Laut China Selatan yang membuat perairan Indonesia menjadi pilihan operator untuk menggelar SKKL.

Senada, Sekjend Partnership Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial (Korika), Sri Safitri mengakui besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Sebagai negara bahari, Indonesia memilki potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang besar.

Namun untuk mengoptimalkan potensi tersebut perlu adanya digitalisasi. Teknologi dinilainya dapat dipakai untuk mendukung peningkatan produktivitas nelayan, pengawasan, hingga distribusi bantuan pemerintah ke masyarakat nelayan yang tepat sasaran.

“Tentunya sangat mampu karena laut Indonesia sangat kaya. Ini tentu belum dieksplorasi secara optimal. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan untuk digitalisasi dari sisi perikanan. Digitalisasi bisa membantu nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Kemudian dari sisi KKP, bisa melihat daerah-daerah mana yang memiliki banyak potensi perikanan melalui teknologi AI,” bebernya.

Sementara itu, Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto, Dirgayuza Setiawan yang juga menjadi pembicara dalam forum tersebut, menjelaskan strategi pemerintah ke depan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Pertumbuhan ekonomi akan didorong melalui program pemerintah, BUMN, hingga peran swasta dari skala besar hingga UMKM. Program digitalisasi pun menjadi bagian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen tersebut.

“Apa saja program yagn akan dikerjakan? Contohnya AI data center. Ini adalah opportunity yang sangat besar buat kita. Ada juga carbon capture and storage, kemudian revitalisasi hulu migas, lalu ada program hilirisasi, dan lainnya. Lalu pembangkit EBT, transmisi listrik, dan lainnya,” beber Yuza.