Bursa Saham Korea Selatan Anjlok Usai Drama Darurat Militer

Sebelumnya, Presiden Korea Selatan mengejutkan seluruh negara pada malam Selasa (3/12/2024) dengan mengumumkan pemberlakuan darurat militer (martial law) untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun. Langkah besar yang diambil oleh Yoon Suk Yeol disampaikan melalui siaran televisi malam hari, dengan alasan adanya ancaman dari "kekuatan anti-negara" serta situasi yang diperburuk oleh Korea Utara.

Namun, belakangan terungkap bahwa langkah tersebut lebih dipicu oleh masalah politik internal yang sedang dihadapi oleh presiden, bukan ancaman eksternal.

Pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol memicu ribuan orang berkumpul di depan gedung parlemen sebagai bentuk protes, sementara anggota parlemen oposisi segera mendatangi lokasi untuk mendorong pemungutan suara darurat guna membatalkan langkah tersebut.

Beberapa jam kemudian, Yoon Suk Yeol muncul untuk menerima hasil pemungutan suara di parlemen dan memutuskan akan mencabut perintah darurat militer.

Apa yang sebenarnya terjadi?

Menurut sejumlah pengamat seperti dilansir BBC, Rabu (4/12), Yoon Suk Yeol bertindak seolah-olah berada di bawah tekanan berat. Dalam pidatonya pada malam Selasa, dia menceritakan upaya oposisi yang mencoba menggulingkan pemerintahannya, sebelum mengatakan bahwa ida mengumumkan darurat militer untuk "menghancurkan kekuatan anti-negara yang telah merusak".

Pengumuan darurat militer membuat militer mengambil alih sementara, dengan pasukan berpakaian lengkap dan polisi dilaporkan ditempatkan di Gedung Majelis Nasional, sementara helikopter terlihat mendarat di atap gedung tersebut.

Media lokal melaporkan adanya pasukan yang mengenakan masker dan membawa senjata memasuki gedung parlemen, sementara staf mencoba menghalangi mereka dengan alat pemadam api. Sekitar pukul 23.00 waktu setempat, militer mengeluarkan dekrit yang melarang protes dan aktivitas politik, serta mengendalikan media.

Namun, para politikus Korea Selatan segera menyebutkan bahwa deklarasi Yoon Suk Yeol ilegal dan tidak konstitusional.

Pemimpin partai Yoon Suk Yeol, Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, menyebutkan bahwa langkah Yoon Suk Yeol adalah "langkah yang salah". Sementara itu, pemimpin partai oposisi terbesar, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat, menyerukan anggotanya untuk berkumpul di parlemen dan menggagalkan deklarasi darurat militer. Dia meminta warga datang dan berdemonstrasi.

Ribuan orang memenuhi panggilan itu dan berkumpul di luar gedung parlemen yang kini dijaga ketat. Para demonstran meneriakkan "Tidak ada darurat militer!" dan "Hancurkan kediktatoran". Meskipun ada beberapa ketegangan antara demonstran dan polisi, situasi tidak berkembang menjadi kekerasan. Anggota parlemen juga dapat melewati penghalang dan bahkan memanjat pagar untuk menuju ruang pemungutan suara.

Setelah pukul 01.00 pada Rabu, parlemen Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggotanya yang hadir, membatalkan keputusan Yoon Suk Yeol. Deklarasi darurat militer pun dinyatakan tidak sah.